.

Gubernur Jabar Laporkan Perkembangan Penganan Covid-19 Ke Menko Marves BOR, Varian Baru, dan Efektivitas Vaksin

Caption: Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar mengikuti rapat evaluasi virtual bersama Menko Marves dan beberapa menteri dari Gedung Pakuan, Kota Bandung.

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM
,--Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil melaporkan bahwa Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian kamar perawatan pasien COVID-19 di Jabar kini sudah turun ke angka 70 persen  ungkapnya dalam rapat evaluasi virtual bersama Menko Marves dan beberapa menteri dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu (31/1/2021) malam. 

Padahal dua minggu sebelumnya sempat menyentuh angka 80 persen lebih. Pemda Provinsi Jabar terus memperbanyak ruang perawatan atau isolasi agar BOR lebih menurun lagi. 


"Karena kami mengikuti arahan Pak Menkes semua rumah sakit saya wajibkan 30 persen untuk penanganan COVID-19, sebelumnya sampai ada yang hanya 10 persen. Selain itu juga ditambah ruang isolasi dari TNI AD," sebutnya.

Adapun dalam satu minggu ini di masa PPKM, Polda Jabar bersama Kodam III/Siliwangi dan Satpol PP telah memberikan teguran kepada 9,7 juta warga yang tidak disiplin protokol kesehatan. Angka ini meningkat tajam dibanding sebelum PPKM yakni 1,4 juta warga.

"Sebelum PPKM catatan yang ditegur karena tidak disiplin menerapkan prokes hanya 1,4 juta orang tapi setelah PPKM meningkat 9,7 juta warga Jabar yang ditegur selama satu minggu ini karena melanggar aturan PPKM," beber Kang Emil.

Selain itu, pada 3 Januari lalu warga Jabar memakai masker yang dipantau oleh aplikasi pencatatan prokes yaitu sebanyak 41 persen dan 31 persen dalam menjaga jarak. Angka ini membaik di pada 25 Januari, di mana pemakaian masker meningkat menjadi 83 persen dan menjaga jarak 80 persen.

"Jadi kami terus perbaiki yang kurang dan pertahankan yang sudah baik," ucap Kang Emil.

Gubernur setuju rencana pemerintah pusat yang akan menunda libur Imlek pada 12 Februari mendatang karena berpotensi terjadi lonjakan kasus.

"Kami setuju libur Imlek ditunda dulu karena libur panjang selalu mengundang pergerakan massa yang berakibat pada penularan. Jadi jangan mengulang kejadian sebelumnya," katanya.

Sementara itu, Menko Marves Luhut Pandjaitan meminta semua pihak mengantisipasi kemunculan virus corona varian baru di Indonesia. Menurutnya, virus corona sangat mudah bermutasi karena merupakan sifat alamiah yang terjadi pada makhluk hidup termasuk virus tersebut.

"COVID-19 merupakan virus yang sangat mudah bermutasi maka kita harus hindari jangan sampai terjadi mutasi seperti di Inggris, Afsel dan Brasil yang menyebabkan lonjakan kasus," ujarnya.

Apabila virus corona ini bermutasi masuk ke Indonesia, maka kemungkinan besar efektifitas vaksin yang saat ini sudah mulai diberikan akan berkurang. "Ini akan menjadi vaksin tidak efektif," ucap Luhut.

Untuk lebih meningkatkan kedisiplinan, Luhut meminta Kementerian Agama agar khotbah oleh pemuka agama di semua tempat ibadah memasukkan imbauan unsur kesehatan COVID-19.

"Saya mohon kepada Menag ceramah di masjid, gereja, wihara, pura, agar selalu menyelipkan terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan," kata Luhut.

Ia juga menekankan dalam PPKM yang saat ini masih berlaku di pulau Jawa-Bali aturan 75 persen WFH, harus dapat dijalankan oleh semua instansi maupun perusahaan. Tak hanya itu kapasitas pengunjung restoran juga harus 25 persen.

"Maka kepolisian dan Satpol PP harus terus melakukan patroli penegakan disiplin dengan tetap sopan tapi tegas, tapi kalau melawan ditindak saja secara hukum," tegasnya.

Belajar dari kejadian sebelumnya di mana setiap libur panjang selalu terjadi lonjakan infeksi COVID-19, maka untuk libur Imlek pada 12 Februari mendatang akan dipertimbangkan untuk ditunda oleh pemerintah pusat.

"Kalau masih tidak terkendali, libur Imlek 12 Februari akan dipertimbangkan untuk ditunda," ujar Luhut.(Red/Hum)