KOTA BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,- Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat dengan mitra kerja bertempat di ruang kerja komisi IV gedung DPRD Jabar jal Diponegoro no 27 Kota Bandung,Kamis 22 Januari 2025.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat H.Raden Tedi ST,MM,mengungkapkan pihaknya bersama mitra membahas program kerja tahun 2026 ini selain itu juga membicarakan masalah tunda bayar sejumlah pekerjaan di 2025 sebesar Rp621 miliar dapat selesai pada Januari 2026 ini,tutur Kang Tedi sapaan akrab politisi senior Partai Amanat Nasional ini kepada lenterajabar.com di sela-sela break rapat.
Lebih lanjut dikatakan Kang Tedi politisi senior partai berlambang partai berlambang matahari putih dengan 32 pancaran sinar ini,dari informasi yang didapatnya semua utang atau tunda bayar ini akan dibayar diselesaikan di akhir Januari,tutur wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XII meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka.
"Saya berharap ini tidak berpengaruh pada pekerjaan 2026. Saya kira kawan-kawan di Pemprov masih commit lah soal itu. Ini semestinya memang tidak sampai nyebrang. Kalau toh sampai telat-telatnya hitungan saya, mestinya Januari udah beres," kata Kang Tedi.
Sisi lain, dia menyebut seiring telah disepakatinya APBD 2026, sejatinya Pemprov Jabar telah bisa memulai pelaksanaan pekerjaan. Proses ini didorongnya agar segera dimulai, dengan melakukan lelang pekerjaan terhadap program prioritas.
Masalah tunda bayar yang terjadi kata dia, diharapkan jangan sampai mengganggu proses perencanaan awal, di mana menurutnya sudah bisa dilakukan dalam waktu dekat.
"Dewan sudah ketuk palu APBD kemarin. Mestinya besok pagi sudah bisa lelang. Jadi saya berharap betul sebenarnya, yang tunda bayar Rp621 miliar itu. Saya berharap betul tidak berpengaruh pada perencanaan pembangunan yang sudah di-setting untuk 2026," harapnya.
Sekretari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jawa Barat ini mengingatkan agar masalah tunda bayar jangan lagi terulang. Bukan hanya dapat mengganggu konsentrasi pada program yang telah direncanakan, tetapi juga menjadi noda dalam tata kelola keuangan di Pemprov Jabar,tegas Kang Tedi.
Persoalan bahwa tunda bayar ini terjadi karena dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Pemprov yang belum dibayarkan, menurutnya bukan satu-satunya penyebab.
Faktor lain kata dia, juga disebabkan adanya target pendapatan yang gagal direalisasikan pada 2025 lalu.
Maka dari itu, dia menekankan agar perencanaan dapat disiapkan secara matang, menyesuaikan antara fiskal yang tersedia dengan jumlah pekerjaan yang diberikan kepada kontraktor, agar tunda bayar tak terjadi lagi, pungkas Kang Tedi yang juga Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat ini.(Red/AdPar)
