.

Legislator Tanggapi Peryataan Gubernur Soal Pemindahan Ibukota Provinsi

BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,-Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tentang rencana pemindahan Ibu Kota Jabar masih menuai pro kontra. Bahkan munculnya tiga nama calon lokasi Ibu Kota baru yang disampaikan gubernur mengundang reaksi dari DPRD Jabar.

DPRD Jabar menilai sikap gubernur yang akrab disapa Emil itu hanya sepihak. Terlebih setelah Emil menyebut tiga wilayah yaitu Tegalluar Kabupaten Bandung, Walini Kabupaten Bandung Barat dan kawasan Rebana (Cirebon, Patimban, Majalengka) yang dipersiapkan menjadi pengganti Ibu Kota Jabar.

Politisi senior partai Gerindra Daddy Rohanady mengatakan, diperlukan kajian dan perencanaan yang komprehensif dalam menentukan teknis maupun usulan calon-calon daerah ibu kota Jabar. Para anggota dewan pun seyogyanya dilibatkan dalam diskusi perencanannya.

Lebih lanjut dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat (Jabar), Daddy Rohanady mengatakan Emil sebaiknya mempertimbangkan rencana pemindahan ibu kota Jabar dengan sangat matang. Rencana ini, menurut dia, sebaiknya dicanangkan tidak karena latah semata. 

"Ini kan wacana gubernur sendiri, kami sejak awal tak dilibatkan. Seharusnya ajak diskusi dulu Komisi I, Komisi IV, Komisi V dan semua anggota komisi dewan. Jangan sendirian saja seolah-olah ini program pembangunan," tegasnya kepada media di Bandung.

Hal senada di ungkapkan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jabar, Asep Wahyu Wijaya,"Seharusnya Pak Gubernur RK (Ridwan Kamil) tidak asal klaim dan memberikan pernyataan secara sepihak terkait dengan wacana pemindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat," tutur legislator daerah pemilihan Jabar V Kabupaten Bogor, Jumat (30/8/2019).

Menurut Asep, DPRD Jabar melalui Panitia Khusus (Pansus) 7 telah membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) rencana pemindahan Ibu Kota dengan usulan Tegalluar sebagai daerah pengganti. Namun daerah itu dinilai tidak layak karena memiliki potensi rawan bencana tinggi.

"Pada waktu pimpinan dan anggota Pansus 7 yang membahas Raperda RTRW ini melakukan konsultasi ke BNPB, ternyata diketahui Tegalluar itu memiliki potensi bencana dengan kelas bahaya yang tinggi, khususnya banjir dan gempa bumi," ungkap Asep.

Asep juga memastikan, selain Tegalluar, tidak ada nama lain sebagai calon pengganti Ibu Kota Jabar. Pun dengan Walini dan Rebana seperti yang disampaikan gubernur.

"Tidak ada Walini atau bahkan Rebana. Pihak eksekutif saat itu mengusulkan Tegalluar, Kabupaten Bandung sebagai tempat pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang baru. Jadi, pada saat itu teman-teman anggota Pansus pun langsung mencoretnya," tegas Asep.

Secara terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Ali Hasan, juga sependapat. Politisi Partai Golkar itu menegaskan, komisi IV dipastikan menolak usulan pemindahan tersebut.

"Sebagai ketua Komisi IV, saya belum pernah diajak bicara soal pemindahan Ibu Kota Provinsi. Itu baru wacana, tapi langsung saya sikapi saya kurang sepakat memindahkan," ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Ibu Kota Jabar direncanakan akan dipindahkan dari Kota Bandung. Pemindahan dilakukan karena Kota Bandung menurut gubernur dinilai sudah tidak lagi efisien melayani pusat pemerintahan. Gubernur Jabar meyebut rencana itu sedang dalam proses kajian setelah diresmikan dalam rapat Paripurna DPRD Jabar.(Ari/Rel)