Caption : Anggota Komisi III DPRD Jabar Hj
Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Anggota Komisi III DPRD Jabar Hj
Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol,mengapresiasi penyelenggaraan Musrenbang (Musyawarah
Rencana Pembangunan) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) provinsi Jawa
Barat tahun 2021.
Anggota
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini berharap, program pemulihan ekonomi menjadi
prioritas.Prinsipnya apa yang kita laksanakan memberikan manfaat bagi terselenggaranya
pembangunan yang berkeadilan di Jawa Barat,ungkap Sum sapaan akrabnya saat dihubungi
melalui telepon selulernya Sabtu, (17/4/2021).
Ia menjelaskan, masalah pokok pembangunan Jawa Barat masih dihadapkan pada
sejumlah permasalah di antaranya masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran,
masalah sosial dan keamanan, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia,
masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur, pelambatan pertumbuhan ekonomi,
meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dan masih belum optimalnya
kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Menurut politisi perempuan partai berlambang banteng moncong putih ini,hal tersebut
kami lihat langsung saat kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Jawa Barat maupun
saat reses di daerah pemilihan, ditambah belum berakhirnya pandemi Covid-19
menjadi prioritas utama pemulihan ekonomi,jelas jelas anggota legislatif yang
membidangi keuangan ini.
Lebih lanjut Sum mengatakan, Musrenbang merupakan landasan dan acuan sebuah
program pembangunan mengedepankan musyawarah untuk saling memberikan masukan
dalam perencanaan pembangunan, yang diselaraskan dengan karakteristik daerah
masing-masing.
Sejalan dengan fokus pembangunan bidang industri, pariwisata, ketahanan pangan,
UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi
kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan
keterampilan.
Pihaknya memberikan apresiasi kepada pemerintah melalui Bappeda bersama
stakeholder pembangunan lainnya yang secara sinergis dan serius telah
melaksanakan proses perencanaan dimana sejak awal telah mengedepankan
musyawarah dan mufakat,tutur Sum seraya menambahkan diharapkan, melalui
Musrenbang akan muncul pokok-pokok pikiran yang menjadi skala prioritas,
terutama untuk menjawab kondisi yang dihadapi pada hari ini,
“Kami berharap, Musrenbang dan RKPD 2022 ini dirumuskan betul-betul dengan
mempertimbangkan Prioritas dan azas keadilan pembangunan, pokok-pokok pikiran
kami yang merupakan hasil reses semoga dapat diakomodir dalam RKPD, sehingga
pemerintah provinsi hadir untuk menyelesaikan masalah secara serius dan
tuntas,” pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII meliputi Kota
Depok dan Kota Bekasi ini.(Rie/AdPar)
