.

Aleg Hj Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol,Apresiasi Musrenbang dan RKPD Jabar

Caption : Anggota Komisi III DPRD Jabar Hj Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM
,--Anggota Komisi III DPRD Jabar Hj Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol,mengapresiasi penyelenggaraan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) provinsi Jawa Barat tahun 2021.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini  berharap, program pemulihan ekonomi menjadi prioritas.Prinsipnya apa yang kita laksanakan memberikan manfaat bagi terselenggaranya pembangunan yang berkeadilan di Jawa Barat,ungkap Sum sapaan akrabnya saat dihubungi melalui telepon selulernya Sabtu, (17/4/2021).

Ia menjelaskan, masalah pokok pembangunan Jawa Barat masih dihadapkan pada sejumlah permasalah di antaranya masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur, pelambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dan masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut politisi perempuan partai berlambang banteng moncong putih ini,hal tersebut kami lihat langsung saat kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Jawa Barat maupun saat reses di daerah pemilihan, ditambah belum berakhirnya pandemi Covid-19 menjadi prioritas utama pemulihan ekonomi,jelas jelas anggota legislatif yang membidangi keuangan ini.

Lebih lanjut Sum mengatakan, Musrenbang merupakan landasan dan acuan sebuah program pembangunan mengedepankan musyawarah untuk saling memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan, yang diselaraskan dengan karakteristik daerah masing-masing.

Sejalan dengan fokus pembangunan bidang industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan.

Pihaknya memberikan apresiasi kepada pemerintah melalui Bappeda bersama stakeholder pembangunan lainnya yang secara sinergis dan serius telah melaksanakan proses perencanaan dimana sejak awal telah mengedepankan musyawarah dan mufakat,tutur Sum seraya menambahkan diharapkan, melalui Musrenbang akan muncul pokok-pokok pikiran yang menjadi skala prioritas, terutama untuk menjawab kondisi yang dihadapi pada hari ini,

“Kami berharap, Musrenbang dan RKPD 2022 ini dirumuskan betul-betul dengan mempertimbangkan Prioritas dan azas keadilan pembangunan, pokok-pokok pikiran kami yang merupakan hasil reses semoga dapat diakomodir dalam RKPD, sehingga pemerintah provinsi hadir untuk menyelesaikan masalah secara serius dan tuntas,” pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi ini.(Rie/AdPar)