Caption : Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat ini, George Edwin Sugiharto, S.I.P, saat rapat paripurna Senin, 11 Mei 2026.
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Pansus XIII LKPJ Gubernur ,rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 kepada gubernur Jawa Barat dalam rapat paripurna Senin, 11 Mei 2026.
Sebelum penyampaian tersebut, terlebih dahulu penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) XIII, dilanjutkan penetapan hasil pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025, diakhiri sambutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Agenda penting tersebut di hadiri Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat ini, George Edwin Sugiharto, S.I.P, Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XII meliputi Kota/ Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu ini.
Rapat juga dirangkaikan dengan Penutupan Masa Persidangan II dan Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di gedung DPRD Jabar jalan Diponegoro no 27 kota Bandung Senin (11/5/2026).
Ditambahkan legislator partai berlambang kepala burung garuda,sebanyak 83 Rekomendasi DPRD Jawa Barat ini selanjutnya menjadi bahan perumusan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran daerah pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur, atau kebijakan strategis gubernur.
Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, DPRD Jawa Barat dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memaksimalkan perannya melalui pemberian rekomendasi yang konstruktif guna mendorong perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan pada tahun-tahun berikutnya,tutur Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini .
Semoga setiap pembahasan dan keputusan yang dihasilkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi pembangunan serta menghadirkan manfaat untuk Jawa Barat Istimewa.(Red/AdPar)
