BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, – Suasana ruang rapat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat tampak khidmat pagi ini saat sejumlah ulama dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Barat melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD bertempat di gedung DPRD Jabar jl.Diponegoro no 27 Kota Bandung.Rabu 9 Juli 2025.
Audiensi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat yang mengubah nama RSUD Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih. B
Perubahan nama tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 445/Kep.306-Dinkes/2025, yang menuai keberatan dari berbagai kalangan, khususnya tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Bandung dan sekitarnya.
Asep Syaripudin, selaku perwakilan aliansi, menyampaikan sikap resmi penolakan yang tertuang dalam surat terbuka. Surat tersebut dibacakan secara langsung di hadapan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, dan Wakil Ketua Komisi V, Siti Muntamah.
“Seyogyanya Gubernur meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Rumah Sakit, melalui misalnya perbaikan manajemen atau perbaikan peralatan kesehatan bukan merubah nama yang sudah bagus, yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada masyakarat Jawa Barat, sudah sesuai dengan norma agama dan sudah sesuai etika” ujar Asep Syaripudin dalam penyampaiannya.
Wakil Ketua DPRD Iwan Suryawan menerima aspirasi tersebut dan menyatakan akan menindaklanjuti surat sikap yang diserahkan oleh perwakilan aliansi. “Surat ini akan kami teruskan langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi, agar menjadi bahan pertimbangan dan masukan dari masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, melalui kehadiran Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, dan Wakil Ketua Komisi V, Siti Muntamah juga menyatakan komitmennya untuk terus mendengar dan menerima seluruh aspirasi masyarakat terkait isu ini. Fraksi PKS memandang bahwa partisipasi publik adalah kunci dalam menjaga nilai-nilai kemasyarakatan dan pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan umat.
Audiensi ini berlangsung dengan penuh keterbukaan dan saling menghormati, mencerminkan semangat demokrasi dan keberpihakan kepada aspirasi rakyat.(red/ril)
