Caption : Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat Gedung Sate Jl Diponegoro no 22 Kota Bandung
KOTA BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, realisasi pendapatan 2025 yang ditargetkan sekitar Rp31 triliun gagal terealisasi.
Capaian realisasi pendapatan hingga 31 Desember 2025 hanya mampu mencapai sekitar 95 persen atau kisaran Rp29,5 triliun.
Buntutnya, fiskal Jabar defisit. Sebab, belanja modal seperti infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, kesehatan terus digencarkan Pemprov selama 2025 guna meningkatkan pelayanan publik.
Beberapa pekerjaan program prioritas di 2025 ini kata Dedi, senilai sekitar Rp621 miliar kemungkinan terpaksa harus ditunda pembayarannya di APBD murni 2026.
"Karena pada saat pendapatan tidak tercapai, kemudian belanja kita juga banyak yang sudah dilakukan, terutama infrastruktur. Akhirnya ada yang tunda bayar, kurang lebih Rp621 miliar," ungkap Dedi kepada media, Ahad 4 Januari 2026.
Bahkan, posisi kas daerah Pemprov Jabar saat ini ungkap dia, tinggal menyisakan sekitar Rp500 ribu di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kondisi ini diakuinya baru pertama kali terjadi di lingkungan Pemprov Jabar di mana serapan belanja benar-benar maksimal.
"Pak Gubernur ini luar biasa. Baru, seumur-umur malah. Jawa Barat itu rata-rata tiap tahun itu Silpa enggak kurang dari Rp1,5 triliun, bahkan malah sempat Rp2 triliun. Sekarang enggak lebih dari Rp500 ribu," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa fiskal Pemprov memang tengah defisit. Ini terjadi karena anggaran pembangunan diakselerasi, sementara pendapatan dari sektor andalan seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tengah menurun, akibat lesunya ekonomi masyarakat.
Sisi lain, dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak Pemprov Jabar juga masih belum dibayarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Kendati demikian, pihaknya tetap optimistis terlebih didukung oleh DPRD Jabar dalam percepatan pembangunan.
"Anggaran pembangunan loncat, tapi pendapatan turun. Dana bagi hasil 2024 belum terbayarkan, 2025 sebagain belum terbayarkan," katanya.
Langkah ini juga dilakukan Pemprov, sebagai upaya menjawab tantangan dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 20 Oktober 2025 lalu.
Di mana Jabar, menjadi salah satu daerah yang diduga mengendapkan anggaran. Sehingga diminta untuk belanja, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Gubernur Dedi Mulyadi kala itu juga berharap, bila nantinya belanja atau serapan anggaran di Pemprov Jabar berjalan maksimal, maka diharapkan Kementerian Keuangan segera membayar utang DBH.
"Nanti kalau di bulan Januari tanggal 2 ternyata belanja pemerintah daerah sudah baik. Belanja infrastrukturnya baik, belanja pendidikannya baik, belanja kesehatannya baik, belanja kesejahteraan rakyatnya baik, dan cash flow pemerintahnya baik. Maka nanti saya mau nagih sama Pak Menteri Keuangan, kenapa, ini daerah sudah belanja dengan baik, maka tidak ada alasan untuk ditunda pembayaran TKD-nya," tegasnya. **
