Caption : Anggota DPRD Jabar Fraksi Partai Gerindra Dapil Kabupaten Bandung, Brigjen (Purn) Taufik Hidayat,SH.MH
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Dalam konteks kekinian, stabilitas pembangunan harus menjadi prioritas. Oleh karenanya, segala gangguan mulai fisik maupun sosial itu harus dilakukan antisipasi.
Oleh Karean itu untuk menjaga stabilitas pembangunan partisipasi segenap komponen masyarakat harus terus ditingkatkan, ungkap Anggota DPRD Jabar Fraksi Partai Gerindra Dapil Kabupaten Bandung, Brigjen (Purn) Taufik Hidayat,SH.MH dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Taufik, yang pernah mengabdikan diri di dunia militer dalam keterangannya mengatakan pada masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, dalam keterangannya mengatakan segenap komponen bangsa harus mendukung visi pembangunan Asta Cita
Sejalan dengan hal itu, salah satu visi di bidang pertahanan adalah untuk mewujudkan kolaborasi kemandirian dan kedaulatan ekonomi dalam sistem pertahanan nasional.
Sejalan dengan visi tersebut, serangkaian program pembangunan yang harus direalisasikan di seluruh daerah harus mendukung terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi dak ekonomi hijau.
" bagaimana hal itu harus terwujud hal mendasar yang harus dipenuhi adalah stabilitas keamanan" kata Taufik.
Taufik, yang juga Anggota Komisi I DPRD Jabar, lebih lanjut mengatakan untuk mendukung stabilitas pembangunan di daerah guna mewujudkan situasi yang kondusif, ketertiban umum itu harus dijaga.
Bagi wilayah Jabar, regulasi untuk mewujudkan ketertiban umum di masyarakat, telah cukup memadai. Regulasi itu, salah satunya ada melalui Perda.
Perda tersebut diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Dalam Perda tersebut, yang memuat 21 pasal, pada prinsipnya memuat ketentuan teknis agar masyarakat bersama pemerintah mewujudkan ketertiban di berbagai segmen kehidupan.
Taufik, dalam keterangannya mengatakan regulasi berupa Perda yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu merupakan regulasi untuk mendukung visi Asta Cita program pembangunan yang sudah dirancang oleh pemerintah saat ini.
Stabilitas ekonomi menjadi target pembangunan dengan tujuan akhir untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, itu harus dijaga agar kondusif.
Aspek keamanan, itu menjadi salah satu penentu.
Upaya mewujudkan hal itu, saat ini sudah cukup nampak. Salah satunya menertibkan preman maupun oknum ormas yang mengganggu jalannya Kegiatan pembangunan.
Regulasi yang disiapkan oleh Pemerintah melalui Kemendagri yaitu akan merevisi UU tentang Ormas merupakan kebijakan strategis sebab regulasi itu merupakan wujud Nyata dari pemerintah untuk mewujudkan stabilitas keamanan demi kelangsungan pembangunan.
Demikian pula di tataran di daerah, beberapa kebijakan yang digulirkan oleh Gubernur Jabar, saat ini telah menunjukkan dukungan untuk memperkuat stabilitas pembangunan di daerah.
Kebijakan tersebut, itu nampak diwujudkan dengan kegiatan monitoring rutin di pusat kegiatan industri dengan melibatkan aparat Kepolisian serta Satpol PP.
" Monitoring tersebut telah efektif mencegah aksi premanisme yang kerap mengganggu kegiatan di kawasan ekonomi strategis " kata Taufik.
Selanjutnya, tambah Taufik kebijakan lain dari Gubernur Jabar yang mendukung stabilitas keamanan adalah pembatasan siswa di malam hari. Kebijakan ini pula juga memberikan manfaat untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat.(Red/AdPar)
