KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik STTT Bandung bersama aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Selasa (17/6/2026).
Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari semangat reformasi, demokrasi, dan keberpihakan kepada rakyat.
Aksi yang mengusung tema "Indonesia Darurat" tersebut merupakan respons atas berbagai persoalan nasional yang dinilai memerlukan perhatian serius pemerintah, mulai dari tata kelola anggaran negara, pelemahan demokrasi, kondisi ekonomi yang memburuk, hingga menurunnya kualitas komunikasi publik pemerintah.
Koordinator lapangan yang juga Presiden Mahasiswa BEM KM Politeknik STTT Bandung, Alyana, menegaskan bahwa mahasiswa hadir sebagai representasi suara rakyat yang saat ini menghadapi berbagai tekanan ekonomi dan ketidakpastian kebijakan.
"Mahasiswa tidak boleh diam ketika demokrasi menghadapi ancaman, kebijakan publik tidak lagi mencerminkan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Aksi ini adalah bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk menjaga cita-cita reformasi dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat," ujarnya.
Dalam kajian aksi BEM Tekstil yang diedarkan, mahasiswa menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah mencapai lebih dari Rp3.600 triliun. Menurut mahasiswa, besarnya anggaran negara harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan, kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja.
Mahasiswa menilai berbagai program dengan kebutuhan anggaran besar perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan efektivitas dan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas.
Aksi juga menyoroti revisi UU TNI dan UU Polri yang dinilai berpotensi memperluas keterlibatan aparat keamanan dalam sektor sipil. Mahasiswa menegaskan bahwa semangat Reformasi 1998 telah menempatkan supremasi sipil sebagai fondasi utama demokrasi Indonesia.
Menurut massa aksi, pemerintah dan DPR perlu memastikan bahwa reformasi sektor keamanan tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak sipil warga negara.
Lebih lanjut, mahasiswa turut menyoroti memburuknya kondisi ekonomi nasional yang ditandai dengan kenaikan harga bahan bakar minya (BBM), pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya hidup masyarakat, serta tekanan terhadap sektor industri nasional.
BEM KM Politeknik STTT Bandung secara khusus menekankan bahwa kondisi tersebut berdampak langsung terhadap sektor manufaktur dan industri tekstil nasional yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia.
Sebagai institusi pendidikan vokasi yang fokus pada pengembangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), mahasiswa STTT Bandung menilai pelemahan daya beli masyarakat, kenaikan biaya energi, dan tingginya biaya bahan baku impor berpotensi semakin menekan daya saing industri nasional.
"Industri tekstil merupakan industri strategis dan padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja Indonesia. Ketika biaya produksi meningkat akibat kenaikan energi dan pelemahan rupiah, maka yang terdampak bukan hanya perusahaan, tetapi juga pekerja dan keluarganya," tegas Alyana.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah:
1. Menyelamatkan APBN dari pemborosan anggaran negara.
2. Mencabut UU TNI dan UU Polri yang dinilai bermasalah.
3. Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
4. Mengevaluasi total kinerja Kabinet Merah Putih.
5. Menegakkan HAM dan menghentikan impunitas.
6. Menurunkan harga BBM serta menstabilkan nilai tukar rupiah.
7. Membenahi komunikasi publik pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel.
Melalui aksi ini, mahasiswa mendesak DPRD Jawa Barat untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat dan menyampaikan berbagai tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat serta DPR RI.(red/***)
