Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Mamat Rachmat, menggelar Sosper No. 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di RW 02, Kelurahan Cipaganti, Kota Bandung, Minggu (18/5/2025).(foto Istimewa)
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Mamat Rachmat, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) No. 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di RW 02, Kelurahan Cipaganti, Kota Bandung, Minggu (18/5/2025). Dalam kegiatan ini, Mamat menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memajukan sektor pendidikan sekaligus menyerap langsung aspirasi warga.
“Saya akan menjalankan tugas saya menyebarluaskan Perda No. 5 Tahun 2017. Tapi yang lebih penting bagi saya hari ini adalah menyerap langsung aspirasi dari masyarakat,” ujar Mamat di hadapan warga yang hadir.
Perda No. 5 Tahun 2017 mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat, mulai dari pemerataan akses, peningkatan mutu, hingga partisipasi masyarakat. Aturan ini menjadi landasan penting bagi pembangunan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas di seluruh provinsi.
Mamat menjelaskan, komunikasi antara warga dan pemerintah kerap terhambat di tingkat kelurahan. Maka itu, kehadirannya sebagai anggota DPRD dimaksudkan untuk menjembatani langsung aspirasi rakyat ke level pengambilan kebijakan.
“Saya yang punya otoritas untuk menyuarakan ini ke rapat paripurna. Kalau ibu-ibu bicara di kelurahan bisa terpotong atau lama prosesnya. Tapi saya bisa bawa langsung ke provinsi,” tegasnya.
 |
| Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Mamat Rachmat, foto bersama warga seusai sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat |
Salah satu isu utama yang disorot adalah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK, yang menjadi kewenangan provinsi. Mamat mencontohkan kondisi di Kota Cimahi yang menggambarkan ketimpangan daya tampung sekolah negeri.
“Sebagai contoh, di Kota Cimahi, dari sekitar 30 ribu calon siswa SMA, hanya sekitar 10 ribu yang bisa tertampung di sekolah negeri. Artinya, sebanyak 20 ribu siswa harus melanjutkan ke sekolah swasta. Namun, tingginya biaya pendidikan menjadi kendala utama,” paparnya.
Situasi ini, lanjut Mamat, mencerminkan kesenjangan nyata antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan fasilitas pendidikan negeri, yang juga terjadi di banyak kota lain di Jawa Barat.
Sebagai solusi, ia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang skema dukungan terhadap sekolah swasta agar bisa menyelenggarakan pendidikan tanpa biaya tinggi, sebagaimana sekolah negeri.
Ia juga menyinggung hambatan pembangunan SMA/SMK di kecamatan-kecamatan tertentu karena persoalan ketersediaan lahan. Menurutnya, banyak wilayah yang membutuhkan sekolah baru, tetapi harga lahan terlalu tinggi atau tidak tersedia ruang yang memadai.
“Pemerintah berpikir ulang. Kalau tidak bisa bangun negeri, maka swasta harus dibuat setara—bisa gratis, tanpa pungutan. Ini sedang disiapkan secara bertahap,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Mamat juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan menambah ruang kelas baru serta membuka jalur masuk sekolah melalui sistem zonasi, aspirasi, dan tes agar memberi kesempatan lebih adil bagi seluruh anak didik.
“Ini proses panjang, mungkin 1–2 tahun ke depan. Tapi ini sudah menjadi prioritas. Saya terus dorong ke dinas dan pemerintah provinsi,” katanya.
Lebih jauh, Mamat menyoroti rendahnya angka keberlanjutan pendidikan dari SMP ke SMA di Kota Bandung, yang bahkan belum mencapai 50 persen.
“Ini PR besar buat kita semua. Jangan sampai ada yang tidak sekolah. Kalau ada persoalan, sampaikan saja. Saya akan bantu dorong agar tidak ada anak-anak yang putus sekolah,” pungkasnya.
Kegiatan ini disambut antusias oleh warga RW 02 Cipaganti dan menjadi momentum penting bagi Mamat Rachmat untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan di Jawa Barat benar-benar menyentuh kebutuhan dan harapan masyarakat.(Red/AdPar)
