Caption : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Sari Sundari, S.Sos. MM
Sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPRD sebagai pengawasan selain budgeting dan legislasi Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Majalengka bersama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah IX dalam rangka evaluasi anggaran triwulan I Tahun 2023. Selasa, (2/5/2023).
Dalam kesempatan evaluasi anggaran tersebut, Komisi V menggali secara langsung apa yang menjadi kendala dalam menjaga stabilitas perkembangan pendidikan di SMKN 1 Majalengka.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Sari Sundari, S.Sos. MM mengatakan, pihaknya soroti terkait Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang menurun.
Hal tersebut menjadi kendala besar bagi keberlangsungan kegiatan siswa di salah satu sekolah favorit di Majalengka itu.
"Pada Evaluasi anggaran triwulan 1 ini, ada beberapa kegiatan yang di pangkas karena terjadi penurunan BOPD," kata Sari.
Harapan besar terlontar dari Sari Sundari agar kegiatan untuk mendukung perkembangan siswa bisa berjalan dengan baik.
"Kita berharap Pemprov memperhatikan kebutuhan sekolah terkait dengan kualitas pendidikan bagi siswa, dengan penurunan BOPD ini tentu tidak semua kegiatan bisa di cover," harap Sari.
Selanjutnya, Sari pun menanggapi perihal dampak dari program Sekolah Gratis dari Pemprov Jawa Barat.
Sari menilai, program Sekolah Gratis itu menjadi multi presepsi bagi orang tua siswa yang menganggap bahwa pembiayaan kegiatan belajar mengajar tanpa biaya sepeserpun.
"Hal ini menjadi masalah, sehingga sekolah tidak berani mengambil pungutan dari orang tua siswa karena dengan kalimat 'gratis' orang tua merasa gratis untuk seluruhnya, Komite pun masih menunggu juknis pelaksanaan perihal sumbangan tersebut," tegas Sari.
Pihaknya akan mencoba mendorong Pemprov Jawa Barat, agar berbagai permasalahan yang dirasakan oleh satuan pendidikan di daerah bisa seimbang.
Terlebih Sari pun meminta Disnaker untuk terbuka terhadap perusahaan padat karya yang melibatkan lulusan SMA/SMK.
"Terkait dengan kompensasi yang diberikan perusahaan agar lulusan Smk dan Sma tidak disamakan, lulusan SMK punya skill lebih dari lulusan SMA," pungkas politisi perempuanpartai keadilan sejahtera ini.(Rie/Red)
