Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos. saat reses II Tahun Sidang 2022-2023.serap aspirasi masyarakat Kp. Buek Jawa Desa Sumber Jaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi
KABUPATEN BEKASI.LENTERAJABAR.COM,- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jabar IX Kab. Bekasi H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos.serap aspirasi masyarakat Kp. Buek Jawa Desa Sumber Jaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, dalam rangka Reses II Tahun Sidang 2022-2023.
“Jadi reses ini selain dapat bersilaturahmi langsung dengan warga, disamping juga untuk menampung segala aspirasi yang kemudian akan saya sampaikan kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti. Adapun nanti kita akan pilah aspirasi yang masuk dari masyarakat, mana yang merupakan kewenangan provinsi dan mana yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, kata AHD sapaan Achdar Sudrajat Anggota Legislator (Aleg) partai berlambang bintang mercy ini.
Nanti akan kami bahas melalui fraksi sebagai laporan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pada rencana pembangunan dalam RAPBD nanti,jelas Achdar Sudrajat yang juga sebagai Ketua BP Perda DPRD Provinsi Jawa Barat .
Lebih lanjut dikatakan Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD Provinsi Jawa Barat ini, semua permasalahan atau apa yang dibutuhkan masyarakat untuk kewenangan Provinsi pihaknya akan mencatat di fraksi untuk kemudian disampaikan nanti sebagai pokok-pokok pikiran atau hasil reses dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat,kemudian nanti akan dibahas mencari solusi dari permasalahan yang ada.
Menurutnya, permasalahan seperti perekonomian, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya adalah permasalahan umum,jelas Anggota komisi IV DPRD Provinsi Jabar yang membidangi pembangunan ini.
Dan untuk kewenangan pemerintah kabupaten mungkin akan menjadi masukan saja. Tentu saja kita akan mendorongnya sebagai aspirasi warga konstituens. Saya juga berharap bahwa isu strategis yang perlu diatasi secara bertahap dan berkesinambungan adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan aksesibilitas.
"Ini harus direspon positif untuk kemudian dibahas secara komisional atau di legislatif," pungkas pria kelahiran Bekasi 16 Juni 1950.(Rie/AdPar)
