Terkait hal itu pendukung pasangan Joko Widodo dengan KH Ma’ruf Amien meminta kubu Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno berhenti mempolitisasi nilai tukar rupiah.
Kritikan yang dikeluarkan kubu oposisi dinilai cenderung tidak memberikan solusi, justru menyudutkan pemerintah yang saat ini tengah gesit mengatasi nilai tukar rupiah yang mulai menguat meski terkerek sedikit.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat (Jabar) Waras Wasisto mengatakan,“Berhentilah mempolitisasi rupiah, toh kritikan kubu oposisi itu tidak ada dampak positifnya terhadap perubahan menguatnya nilai rupiah. Apalagi bicara tidak berdasarkan data yang membanding-bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya,” kata legislator daerah pemilihan kota Bekasi-Depok ini di Bandung, Kamis (13/9/18).
Apalagi, jelas Waras yang juga sekaligus Bendaraha DPD PDIP Jabar itu, kritikan oposisi atau kubu Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno yang membanding-bandingkan pemerintah saat ini dengan pemerintah sebelumnya tidak berdasarkan data-data yang valid, dan sebenarnya sama sekali berbeda.
“Kita melihat kondisi melemahnya nilai tukar rupiah dikait-kaitkan dengan kondisi 1998, yaitu periode krisis moneter. Jelas kondisinya sangat berbeda, seharusnya kubu oposisi melihat data dengan benar,” jelasnya.
Waras menerangkan, kondisi makro 1998 dengan saat ini dinilai lebih baik di 2018. Selain itu, kubu oposisi pun seharusnya melihat faktor penyebab anjloknya nilai tukar rupiah saat ini dengan 1998 salah satunya, di 1998 lebih kuat didorong oleh politik dan ini dijadikan alat untuk menumbangkan pemerintah saat itu.
“Sedangkan kondisi (nilai tukar rupiah terhadap dolar) saat ini lebih banyak atau kuat dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro (global) seperti sentimen kebijakan moneter negara lain dinilai cukup berpengaruh terhadap Indonesia,” tukasnya.
Artinya, tambah dia, kubu oposisi mengkritik tanpa data dan solusi mumpuni untuk memperbaiki kondisi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang saat ini mulai terkerek naik meski kecil. Tetapi, setidaknya ada penurunan.
Pihaknya mengimbau kepada kubu oposisi, daripada mengkritik tanpa solusi apalagi data lebih baik memberikan solusi nyata yang paling sederhana seperti melepas dollar ke rupiah saja.
Di tempat yang berbeda, Politisi PAN sekaligus Sekretaris Jenderal PAN Jawa Barat, Herry Dermawan berharap Presiden Joko Widodo jujur terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang sedang melemah, khususnya di tengah-tengah nilai rupiah terhadap mata uang dollar kian merosot tajam.
“Saya hanya meminta Pemerintah (Presiden Jokowi) jujur terhadap kondisi ekonomi Kita saat ini, dampaknya sudah terasa di daerah harga beras naik, rupiah melemah, apa bedanya kartu sehat dengan kartu serupa pada sebelumnya, dan kejujuran Presiden terhadap cicilan utang kita berapa. Jangan balik menuduh kami tidak jujur atau berbicara tidak menggunakan data. Padahal soal hutang itu Ketua MPR justru mengutip pernyataan dari Menteri Keuangan,” tuturnya.
Lebih lanjut Herry menjelaskan, dirinya sangat khawatir atas melemahnya nilai tukar rupiah sampai tembus diangka sekitar Rp 14.000-Rp 15.000. Sebab, hal tersebut tentunya akan mengerek harga-harga dan tentunya ini akan memberatkan masyarakat ekonomi lemah.
“Ya pasti akan berdampak kepada harga-harga naik dan ini sangat bahaya bagi masyarakat. Saat ini belum naik saja, masyarakat sudah kelimpungan, apalagi nanti apabila sudah naik,” jelasnya.(Ari/Red)
