Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady mengatakan, pembebasan lahan Tol Cisumdawu dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lahan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Ada masalah dengan pembebasan lahan, baik untuk Fase 1 maupun Fase 2," ujar Daddy usai melalukan peninjauan lapangan di Seksi 3 Tol Cisumdawu, Rabu (29/8).
Memang, dalam hampir semua pekerjaan berskala besar seperti itu, persoalan pembebasan lahan selalu mengemuka.
"Fase 1 menyisakan lahan cukup besar di Seksi 1 (Jatinangor/STPDN), sedangkan Fase 2 di Seksi 3 lahan sudah bebas 99 persen lebih. Sementara itu, lahan di Seksi 4-6 belum dibebaskan sama sekali," ujar Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar itu.
Lahan di Seksi 4-6 kondisinya seperti itu sebagai akibat adanya pengalihan trase. Pengalihan trase itu sendiri dilakukan karena lahan di trase lama dianggap sangat rawan karena kondisi tanah yang sangat labil.
Persoalan lain yang ada adalah outramp ujung Seksi 3 ke arah Cimalaka. Ujung jalurnya bergabung dengan jalan kabupaten yang hanya memiliki badan jalan 4,5 meter. Tentu kondisi tersebut akan sangat mengganggu arus lalu lintas ketika nantinya outramp itu dipergunakan.
"Kami akan usulkan agar dilakukan pelebaran jalan kabupaten tersebut sampai ke jalan nasional (Sumedang-Majalengka). Status jalannya juga bisa kita usulkan naik menjadi jalan provinsi atau jalan nasional," ucap Daddy.
"Terkait lahan di Jatinangor (STPDN), kami akan konsultasikan ke Jakarta agar dilakukan musyawarah oleh semua stakeholders," pungkas Daddy yang merupakan wakil rakyat dari Partai Gerindra asal Dapil Cirebon-Indramayu tersebut.
Perlu dietahui, pembangunan Tol Cisumdawu dibagi menjadi dua fase. Fase pertama terdiri dari seksi 1 dan 2, yakni ruas Cileunyi-Sumedang. Fase kedua terdiri dari seksi 3-6, yakni ruas Sumedang-Dawuan.
Pengerjaan fisik Fase 1 seluruhnya dikerjakan Pemerintah Pusat. Sementara itu, Fase 2 pengerjaan fisiknya dikerjakan konsorsium.(Ari/Red)
