Aksi diawali dari Monumen Perjuangan Jawa Barat jalan Dipatiukur kemudian longmarch ke jalan Diponegoro depan Gedung Sate terus ke DPRD Jabar . Mereka membentangkan berbagai spanduk antara lain bertuliskan: 'Tolak Pemberlakuan Pembatasan Simcard ', 'Apa Salah Kami Sehingga Kau Batasi', 'Save Tradisional Outlet', 'Tolong Diubah Aturannya Pak Menteri,' dan lain sebagainya.
"Kami menolak aturan Kominfo tentang pembatasan 1 NIK untuk 3 Simcard. Karena aturan itu berpotensi membunuh usaha konter pulsa,"
"Se-Indonesia ada sekitar 5 juta lapangan pekerjaan (berkaitan dengan jual beli SIM card). Apabila sampai mati sangat merugikan," jelasnya.
Mereka menuntut pemerintah untuk menghapuskan aturan pembatasan 1 NIK 3 Simcard, pemerintah harus berani menjamin keamanan data masysarkat, Menkominfo harus bertanggungjawab karena telah 'membohongi' outlet melalui keputusan Dirjen PPI yang disampaikan terbuka dihadapan stakeholder telekomunikasi seluler pasa 7 November 2017, meminta Presiden Joko Widodo ikut menyelesaikan dan memenuhi permintaan mereka. Salah satunya di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung.
Wawan mengungkapkan, demo ini dilakukan untuk menolak pembatasan registrasi satu NIK hanya untuk tiga nomor telepon. Menurutnya, pembatasan tersebut sangat merugikan para pedagang kartu seluler.
Ditambahkannya,kami keberatan karena untuk pengaktifan nomor dibutuhkan NIK. Apalagi bagi penjual pulsa, butuh beberapa handphone yang berbeda provider, tegasnya.
Pasca pembatasan registrasi diberlakukan, lanjut Wawan, omset penjualan kartu seluler mengalami penurunan hingga 50 persen. Jika terus dibiarkan, maka para pedagang akan terus dirugikan. "Kami juga menuntut agar data NIK dan KK ini aman dan tidak bocor," pungkasnya.(Red)
