Seperti halnya yang dilakukan Event Organizer (EO) ASS Petral yang merupakan bagian dari elemen masyarakat Jawa Barat. Bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), ASS Petral menggelar seminar kebangsaan yang dilaksanakan di Hotel Grand Pasundan, Jalan Peta, Kota Bandung, Selasa (3/4/2018).
Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Hening Widyatmoko mengapresiasi kegiatan seminar kebangsaan ini. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan inisiatif yang baik di tengah momentum pelaksanaan Pilkada serentak di Jawa Barat.
"Jadi inisiatif untuk mengadakan seminar kebangsaan ini sangat bagus, momennya pas dalam proses Pilkada. Dimana kita bersama-sama terlibat dalam anti hoax, anti ujaran kebencian dan hal-hal yang bertentangan dengan aturan dalam Pilkada," katanya kepada wartawan sela-sela kegiatan.
Lebih lanjut Ia mengatakan, di era teknologi saat ini, tantangan untuk memerangi hoax dinilai sangat sulit. Berbagai informasi melalui media sosial sangat sulit dibendung, apalagi jika sudah berbenturan dengan peraturan dan perundang-undangan.
"Yang jadi masalah adalah bahwa kita berhadapan dengan dunia teknologi informasi dan komunikasi yang tanpa batas. Ini akan sulit, apalagi informasi ini berasal dari luar Jabar. Apabila itu terjadi, ini sulit untuk melakukan penindakan hukum yang dilakukan Bawaslu, karena sudah keluar dari Yuridiksi Jabar," ungkapnya.
Ia melanjutkan, untuk permasalahan ini, sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Namun UU tersebut belum memenuhi secara rinci.
"Hal-hal seperti ini sebenarnya ada undang-undangnya. Tapi masih bernuansa analog, jadi kita memerlukan regulasi untuk memenuhi kriteria hari ini, bahwa ada aturan-aturan digital belum terpenuhi. Artinya, tindakan hukum untuk sesuatu yang secara rinci belum tertuang dalam undang-undang," terangnya.
"Jadi undang-undang ITE yang sudah direvisi harus dilihat kembali. Jadi ketika masuk ke wilayah digital, maka banyak hal yang harus dilakukan, termasuk seminar ini untuk menguatkan bahwa ini membangun komitmen, bahwa Pilkada damai di Jabar akan terlaksana kalau semua terlibat ikut meredam, baik Paslon dan timsess, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan langsung terhadap Pilkada," imbuhnya.
Atas dasar itu, pihaknya mengucapkan apresiasi atas penyelenggaraan seminar kebangsaan ini. "Maka kami berterimakasih atas seminar ini. Ini momen yang bagus, karena hoak ini sudah sangat berbahaya. Saya kira apa yang dilakukan panitia ini sangat baik agar pelaksanaan Pilkada di Jabar berlangsung damai," pungkasnya.(Red)
"Yang jadi masalah adalah bahwa kita berhadapan dengan dunia teknologi informasi dan komunikasi yang tanpa batas. Ini akan sulit, apalagi informasi ini berasal dari luar Jabar. Apabila itu terjadi, ini sulit untuk melakukan penindakan hukum yang dilakukan Bawaslu, karena sudah keluar dari Yuridiksi Jabar," ungkapnya.
Ia melanjutkan, untuk permasalahan ini, sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Namun UU tersebut belum memenuhi secara rinci.
"Hal-hal seperti ini sebenarnya ada undang-undangnya. Tapi masih bernuansa analog, jadi kita memerlukan regulasi untuk memenuhi kriteria hari ini, bahwa ada aturan-aturan digital belum terpenuhi. Artinya, tindakan hukum untuk sesuatu yang secara rinci belum tertuang dalam undang-undang," terangnya.
"Jadi undang-undang ITE yang sudah direvisi harus dilihat kembali. Jadi ketika masuk ke wilayah digital, maka banyak hal yang harus dilakukan, termasuk seminar ini untuk menguatkan bahwa ini membangun komitmen, bahwa Pilkada damai di Jabar akan terlaksana kalau semua terlibat ikut meredam, baik Paslon dan timsess, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan langsung terhadap Pilkada," imbuhnya.
Atas dasar itu, pihaknya mengucapkan apresiasi atas penyelenggaraan seminar kebangsaan ini. "Maka kami berterimakasih atas seminar ini. Ini momen yang bagus, karena hoak ini sudah sangat berbahaya. Saya kira apa yang dilakukan panitia ini sangat baik agar pelaksanaan Pilkada di Jabar berlangsung damai," pungkasnya.(Red)
