“Kita sangat prihatin dengan kejadian ini, kita berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk mengatasinya agar dapat meminimalisir kerugian yang akan dirasakan seluruh masyarakat, baik materil maupun non materil. Masalah ini jangan dianggap biasa, harus ada evaluasi menyeluruh” katanya di Jakarta (16/11/17)
Anggota Dewan dari Fraksi PKS ini juga menyoroti masalah kemacetan di Jakarta dan Tol menuju Jakarta yang sangat crowded akibat pembangunan infrastruktur yang dilakukan serentak, dimana menurut pemprov DKI sebagian besarnya pembangunan infrastruktur yang dumulai oleh pemerintahan yang lalu tanpa disertai analisa mengenai dampak lingkungan lalu lintas.
“Hal ini terlalu di paksakan, kita sangat faham bila Infrastruktur yang dibangun kedepannya akan banyak memberikan maslahat bagi masyarakat. Tapi bukan begini caranya, serentak tanpa analisa yang matang. Banyak yang di rugikan, parahnya tanpa ada amdal-lintas.
Pemerintah pusat, pemrov yang lalu dan kontraktor seolah acuh terhadap masalah dampak lalu lintas ini, memulai pembangunan hanya dengan menanam tiang pancang, memasang pagar dan menempel spanduk _“Maaf perjalanan anda terganggu”_, ini aneh, banyak hak masyarakat terzalimi, ini koreksi dan teguran buat pemerintah”, tandasnya.
Lebih lanjut nurhasan menegaskan bahwa kemacetan total lebih dari 13 KM, yang hingga 7 jam belum juga terurai adalah salah satu dampak yang dikhawatirkan, “Masalah seperti inilah yang kita takutkan, satu kejadian disuatu tempat yang terkoneksi dengan pembangunan tanpa amdal itu, imbasnya hingga ke mana-mana.
Maka saya meminta, tolong pemerintah serius memperhatikian hal ini, dan permasalahan kemacetan ini harus segera dicarikan solusinya dan menjadi prioritas pemerintah saat ini juga”, pungkasnya.(Red/rls)
