Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Haris Yuliana, mengatakan meski DPRD Jawa Barat tidak dilibatkan dalam pembangunan proyek nasional tersebut namun pihaknya telah menerima laporan dari warga yang tinggal di kawasan yang rencananya dibebaskan untuk proyek tersebut.
“Kami menerima beberapa laporan, masyarakat resah dengan informasi yang simpang siur mengenai rencana pembangunan kereta cepat ini. Kami pun belum tahu, karena selama ini bisa dibilang tidak ada koordinasi sama sekali dengan kami,” katanya di Bandung, Kamis (3/8/2017).
Haris mengatakan akan mengutus tim yang terdiri atas Komisi 1, 4, dan 5, untuk mencari informasi dan menampung keluhan permasalahan dari masyarakat Jawa Barat. Selama ini diketahui, rencananya rute kereta cepat tersebut akan melintasi dan membangun sejumlah stasiun di beberapa titik di Jawa Barat.
“Kami akan menampung keluhan masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Jangan sampai masyarakat kebingungan, dan akhirnya malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sepihak,” kata Haris.
Keresahan yang muncul di masyarakat, di antaranya adalah kejelasan lokasi dan tahapan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan proyek kereta cepat.
“Jangan sampai, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi terkesan lepas tangan dengan rencana pembangunan tersebut,” tegasnya.
Ia juga mengimbau agar masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh kabar-kabar yang belum jelas terkait perkembangan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.(Red)
