Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa, mengatakan dalam rapat keempat pihaknya bersama JICA, kepastian proyek ini bergantung pada kesanggupan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota Bandung berbagi anggaran (cost sharing) pembebasan lahan.
“Akan ada rapat terakhir mengenai cost sharing,” katanya usai menerima perwakilan JICA di Gedung Sate, Bandung, Selasa (30/5).
Menurutnya rapat terakhir akan menentukan apakah seluruh pihak menyanggupi mengalokasikan anggaran dalam APBN atau APBD Provinsi dan Kota. Setelah kesepakatan angka muncul, maka selanjutnya akan disusun nota kesepahaman antara Pemerintah Pusat, Gubernur Jabar, dan Wali Kota Bandung.
“MoU ini berujung pada pengalokasian anggaran dari APBN, APBD Jabar, dan APBD Kota Bandung,” katanya.
Proses yang belum tuntas ini sekaligus menepis kabar yang beredar di tengah masyarakat jika pembangunan fisik BIUTR akan dimulai pada akhir 2017 ini dimana ruas awal yang akan dibangun mulai pintu keluar Tol Pasteur. “Belum bisa dimulai tentu saja karena ini harus ada MoU dulu antara para pihak,” ujarnya.
Bappeda Jabar sendiri sejauh ini sudah mengindentifikasi alokasi anggaran yang harus disiapkan Pemprov. Angka-angka ini juga disusun oleh pihak Pemkot Bandung untuk kemudian disanggupi Wali Kota untuk dianggarkan dalam APBD. “Proses MoU ini tergantung pada masing-masing pengambil kebijakan tertinggi, Pak Gubernur, dan Wali Kota,” pungkasnya.(Red/Hms)
