Caption : Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN Wihaji saat memberikan arahan dan motivasi kepada para Tim Pendamping Keluarg (TPK) saat temu kader di Kabupaten Bandung Barat, Rabu 30 September 2026.
CISARUA BANDUNG BARAT.LENTERAJABAR.COM,- Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN Wihaji melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung Barat, Rabu 30 September 2026.
Wihaji dalam kunjungan tersebut, melaksanakan temu kader sekira 1.500 Tim Pendamping Keluarg (TPK) pada kesempatan tersebut Ia memberikan motivasi dan menginggatkan tugas mulia TPK.
Wihaji menilai keberadaan TPK di tingkat lapangan memiliki peran penting dalam mendampingi keluarga dan memastikan berbagai program pemerintah berjalan hingga tingkat keluarga. Ia menyebut sekira 1.500 TPK di Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian penting dalam upaya pendampingan keluarga, termasuk edukasi dan distribusi MBG 3B.
Selain itu Mendukbangga,turun langsung untuk mengecek keluarga berisiko stunting. digelar layanan kontrasepsi dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia yang menyediakan sejumlah metode kontrasepsi, di antaranya implan dan pil.
"Tentang keracunan, tentu kita prihatin. Ke depan saya kira ini menjadi evaluasi yang terus-menerus. Dari BGN sudah memberikan SOP, dari kita juga ada SOP, maka mesti dikontrol bareng-bareng," kata Wihaji.
Menurut Wihaji, pelaksanaan MBG untuk kelompok 3B harus dilakukan dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) maupun kementeriannya. Ia mengatakan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat dan media juga dapat turut melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program tersebut.
Wihaji menuturkan sejumlah kasus yang terjadi dalam pelaksanaan MBG menjadi catatan penting untuk dilakukan evaluasi. Menurutnya, potensi persoalan harus diantisipasi sejak awal agar tidak kembali terjadi di daerah lain.
"Seandainya ada potensi itu, kita betul-betul hindari agar tidak ada masalah, khususnya peruntukannya untuk 3B. Ada beberapa kasus terakhir kemarin, tentu ini menjadi catatan yang penting, tapi kita sudah ada SOP-nya," katanya.
Selain mengecek penyaluran MBG 3B, Wihaji juga mengingatkan TPK untuk terus mendampingi keluarga yang masuk kategori keluarga risiko stunting (KRS) di Kabupaten Bandung Barat.
Ia menyebut pendampingan tersebut penting mengingat Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung Barat yang memiliki jumlah penduduk cukup besar.
"Kita ingatkan para TPK untuk tidak lelah mendampingi keluarga-keluarga yang punya KRS (Keluarga Risiko Stunting)," pungkasnya.**
