BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-- Pemerataan akses pendidikan perlu didukung dengan perencanaan yang melihat kondisi setiap wilayah, termasuk ketersediaan fasilitas sekolah dan kebutuhan masyarakat. Pemetaan kebutuhan pendidikan dinilai penting agar pembangunan fasilitas SMA dapat diarahkan ke wilayah yang memang membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Drs. Mamat Rachmat, M.Si., saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Masjid Dar Al-Fikri, Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Sabtu, 26 September 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Mamat Rachmat menyoroti kebutuhan fasilitas pendidikan tingkat SMA di Bandung Kulon. Menurutnya, ketersediaan sekolah perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jumlah masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan.
Selain kebutuhan di Bandung Kulon, Mamat Rachmat mendorong agar pemetaan juga dilakukan di wilayah lain yang masih memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan. Pemetaan tersebut dapat mencakup wilayah yang belum memiliki fasilitas SMA maupun daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap sekolah.
“Pemerataan pendidikan perlu dimulai dari pemetaan kebutuhan. Kita perlu melihat wilayah mana yang membutuhkan fasilitas sekolah, bagaimana kondisi aksesnya, dan apakah tersedia lahan yang dapat mendukung pembangunan,” ujar Mamat Rachmat.
Menurutnya, ketersediaan lahan pemerintah juga perlu menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan pendidikan. Inventarisasi lahan yang memenuhi persyaratan dapat membantu pemerintah menyusun rencana pembangunan fasilitas sekolah secara lebih terukur.
Dalam konteks Bandung Kulon, salah satu aspirasi masyarakat berkaitan dengan potensi lahan pemerintah yang dapat dikaji untuk pembangunan SMA. Namun, pemanfaatan lahan tersebut tetap membutuhkan penyelesaian administrasi, kesiapan teknis, serta koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
Mamat Rachmat menilai, pembangunan fasilitas pendidikan membutuhkan sinergi lintas pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing. Informasi dari masyarakat dan unsur kewilayahan juga penting untuk membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai kebutuhan pendidikan di lapangan.
“Pembangunan sekolah tidak bisa hanya melihat satu wilayah. Kita perlu memiliki gambaran yang lebih luas agar perencanaan fasilitas pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, hasil pemetaan kebutuhan pendidikan dapat menjadi bahan pengawasan sekaligus koordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat terkait dalam menyusun kebijakan pembangunan pendidikan.
Dengan perencanaan yang berbasis kebutuhan wilayah, Mamat Rachmat berharap pemerataan fasilitas pendidikan dapat terus diperkuat sehingga masyarakat di berbagai wilayah Jawa Barat memiliki akses pendidikan yang lebih memadai.(AKP/VC)
