
Caption : Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana(foto Istimewa)
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM RI, realisasi investasi Jabar sepanjang 2025 mencapai Rp296,8 triliun atau 109,9% dari target, sekaligus menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana, mengingatkan agar capaian tersebut terus dijaga melalui kemudahan perizinan, kepastian iklim investasi, serta pemerataan investasi agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan di seluruh wilayah Jawa Barat.
Investasi harus terus ditingkatkan “Oleh karena itu, supaya tidak turun, nilai investasinya harus terus ditingkatkan melalui kemudahan perizinan dan kepastian iklim investasi”,tegas Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Jabar II Kabupaten Bandung ini.
Menurutnya, sektor industri pengolahan masih menjadi penggerak utama perekonomian Jabar, didukung sektor infrastruktur, transportasi, perdagangan, konstruksi, dan pertanian,jelas legislator partai berlambang dua buah bulan sabit yang mengapit satu tangkai padi tegak lurus ini. .
Sementara itu Kepala DPMPTSP Jawa Barat, Dedi Taufik, mengatakan percepatan investasi menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Ia mengungkapkan, realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai Rp296,8 triliun. Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp314 triliun. Hingga triwulan I 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp76,8 triliun sehingga diperlukan berbagai langkah percepatan agar target tersebut dapat tercapai.
"Selama ini investasi Jawa Barat memberikan kontribusi sekitar 15 persen terhadap investasi nasional. Karena itu, penyelesaian berbagai hambatan investasi di Jawa Barat diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian investasi nasional," kata Dedi. Menurut Dedi, investor membutuhkan tiga kepastian utama, yakni kemudahan memulai pembangunan, efisiensi biaya investasi, serta kepastian ketersediaan infrastruktur pendukung, terutama pasokan listrik. "Ketiga aspek tersebut harus hadir secara bersamaan agar investasi dapat terealisasi dengan cepat," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan investasi sebesar Rp314 triliun pada tahun 2026 ini, atau meningkat 5,8 persen dari realisasi investasi sepanjang 2025 yang mencapai Rp296,8 triliun. Untuk menarik investasi tersebut, dua skema didorong Pemprov Jabar yaitu melalui pemberian fasilitas insentif serta penyelesaian hambatan (debottlenecking) penyediaan pasokan listrik bagi kawasan industri.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Kebijakan Investasi Jawa Barat 2026 yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Barat Bagian Tengah di Bandung baru-baru ini.(adv)