Caption : Anggota Pansus XVI DPRD Provinsi Jawa Barat,H. RK Dadan Surya Negara.,S.P
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengamanatkan melalui Panitia Khusus(Pansus) XVI untuk membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Terkait hal tersebut Pansus XVI DPRD Provinsi Jawa Barat mengelar rapat kerja membahas mendalam Daftar Investarisasi Masalah (DIM) Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bersama mitra kerja bertempat di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Jl.Diponegoro No.27 Kota Bandung,Kamis 2 Juli 2026.
Anggota Pansus XVI DPRD Provinsi Jawa Barat,H. RK Dadan Surya Negara.,S.P mengungkapkan,pihaknya terus bergerak mematangkan regulasi,dengan menyerap aspirasi masyarakat, dan memperkuat implementasi kebijakan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut dikatakan Kang KDS sapaan akrab Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS),Pansus XVI bersinergi dengan DLH Jabar dan Biro Hukum dan HAM Setda Jabar untuk menyelaraskan unsur yuridis,teknis dan sanksi administratif.
Menurut Kang KDS Wakil rakyat dari dearah pemilihan Jawa Barat IV Kabupaten Cianjur,Langkah ini diambil agar regulasi yang dilahirkan benar-benar kuat dalam memitigasi kerusakan lingkungan mengendalikan polusi serta memproteksi kekayaan alam Jawa Barat,tutur Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi perekonomian ini..
Melalui komitmen kolektif ini, Dprd JABAR berikhtiar menjamin hak wargi atas lingkungan hidup yang baik,sehat, dan berkelanjutan bagi generasi masa depan Jawa Barat,pungkas legislator partai berlambang dua buah bulan sabit yang mengapit satu tangkai padi tegak lurus ini.(red/adpar)
