Caption : Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat H. RK Dadan Surya Negara.,S.P , saat raker bersama perangkat daerah mitra kerja membahas RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.(foto Istimewa)
KABUPATEN SUMEDANGR.LENTERAJABAR.COM,- Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, mengelar rapat kerja (raker) intensif bersama perangkat daerah mitra kerja untuk pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto, didampingi Wakil Ketua Lina Ruslinawati serta dihadiri Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu Dadan Surya Negara, Sri Dewi Anggraini, Tati Supriati Irwan, Saeful Bachri, Budiwanto, Ayi Syahrul, Arief Maosrul, dan Dede Kusdinar. bertempat di Balai Sertifikasi dan PembenihanTanaman Hutan (SPTH) Jatinangor Kabupaten Sumedang.Kamis 16 Juli 2026.
Rapat Kerja dengan Mitra Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dihadiri DKPP Jabar, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Perekonomian Setda Jabar, Bappeda Jabar, serta BKD.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat H. RK Dadan Surya Negara.,S.P , mengungkapkan rapat ini membedah draf anggaran bersama dinas strategis sektor ekonomi, pangan dan perdagangan,jelas legislator partai berlambang dua buah bulan sabit yang mengapit satu tangkai padi tegak lurus ini,
Pembahasan ini menjadi bagian dari proses penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun Anggaran 2027, sekaligus forum untuk menyelaraskan program dan anggaran perangkat daerah dengan kebutuhan masyarakat serta target pembangunan Provinsi Jawa Barat,tutur Legislator senior Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat ini .
Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat,komitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran APBD 2027 disusun secara efektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Jawa Barat.
Lebih lanjut dikatakan KDS sapaan akrab Dadan Surya Negara,Rapat Kerja Pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran (TA) 2027 merupakan tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang mempertemukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) eksekutif dengan Badan Anggaran (Banggar) atau Komisi-Komisi DPRD legislatif. Forum ini bertujuan untuk menyinkronkan program pembangunan dan menetapkan pagu anggaran indikatif sebelum disahkan menjadi APBD TA 2027.
Ditambahkan KDS legislator yang juga seorang ustadz/pendakwa,dalam pembahasan rancangan anggaran ini, menggarisbawahi tiga sektor utama yang wajib mendapatkan porsi anggaran yang adil dan berpihak pada rakyat, yaitu Kedaulatan Pangan & Nasib Petani, Mengalokasikan dana konkret untuk modernisasi pertanian, jaminan ketersediaan pupuk, serta perbaikan sarana irigasi demi menjaga produktivitas petani lokal,pungkas alumni Fakultas Budidaya Pertanian Unida Bogor ini.(red./adpar)
