Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari PKS, H. Tedy Rusmawan,(foto istimewa)
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari PKS, H. Tedy Rusmawan,menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di berbagai daerah di Jawa Barat. Hal itu ia sampaikan saat rapat paripurna Provinsi Jawa Barat Selasa 9 Juni 2026.
Legislator partai berlambang dua buah bulan sabit yang mengapit satu tangkai padi tegak lurus ini mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk turun langsung menyelesaikan persoalan ini.
“Terkait banyaknya kendala SPMB, kami mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bisa turun langsung menyelesaikan persoalan SPMB tahun 2026. Ada server yang error, susah diakses, skor berubah-ubah, dan alur pengaduan yang tidak jelas,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar 1 meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Jawa Barat.Kang Tedy sapaan akrab pria bekacamata ini juga menegaskan harapan agar masalah ini tidak menjadi preseden yang berulang.
“Mudah-mudahan menjadi perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur, dan semoga tidak terulang di tahun depan. Cukup tahun ini saja,” tegas Tedy mantan Ketua DPRD Kota Bandung ini.
Keresahan yang disampaikan Tedy bukan tanpa dasar. Sejumlah masalah mendasar mewarnai pelaksanaan SPMB 2026 Jawa Barat sejak awal.
Masih adanya ketidaksinkronan aturan antaroperator sekolah menjadi salah satu faktor yang menimbulkan kebingungan di masyarakat, khususnya dalam proses pendaftaran dan verifikasi data calon siswa.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh agar pelaksanaan SPMB dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan mudah dipahami.masih ditemukan sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi, terutama terkait sinkronisasi data dan kejelasan mekanisme di lapangan.
Banyaknya laporan dari orang tua calon murid baru menjadi indikator masih terdapat persoalan yang harus segera ditangani Dinas Pendidikan Jawa Barat. Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi teknis secara menyeluruh, mulai dari perbaikan sistem hingga penguatan koordinasi antaroperator sekolah di lapangan.(adv)
