Caption : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat , Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol. saat Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Galudra, Kec. Pondoksalam, Kab. Purwakarta.Senin, 25 Mei 2026.
KABUPATEN PURWAKARTA.LENTERAJABAR.COM,- Para anggota DPRD Jawa Barat di daerah pemilihan masing-masing, Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. Selain memantau pembangunan, kegiatan itu juga menjadi ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Salah satunya Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat , Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol.Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Galudra, Kec. Pondoksalam, Kab. Purwakarta.Senin, 25 Mei 2026.
Menurut A Ula sapaan akrab Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra ini, pengawasan pemerintahan tidak hanya dilakukan untuk memantau pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat. Pengawasan juga dilakukan terhadap program yang didukung APBN dan program strategis nasional lainnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh generasi muda dan tokoh masyarakat serta warga setempat yang antusias mengikuti pemaparan materi yang disampaikan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi kesra.
Lebih lanjut dikatakannya kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi legislatif dalam memastikan jalannya pemerintahan di daerah sesuai dengan aturan, visi pembangunan, serta kebutuhan masyarakat setempat,tutur Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Ditambahkan Legislator partai berlambang kepala burung garuda ini ,sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar 10 meliputi Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang ini,dirinya ingin mendengar langsung suara masyarakat yang diwakilinya.
Ia menekankan bahwa DPRD tidak hanya memiliki fungsi legislasi dan anggaran, tetapi juga fungsi pengawasan agar pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Jangan sampai ada program yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengawasan langsung seperti ini penting dilakukan agar aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik.
Dengan dilakukannya kegiatan pengawasan ini, diharapkan pembangunan di daerah Purwakarta bisa semakin merata, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,pungkas alumni Universitas Pajajaran (Unpad) ini.(Red/AdPar)
