Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol saat kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pasawahan, Kec. Pasawahan, Kab. Purwakarta,Jumat, 10 April 2026.
KABUPATEN PURWAKARTA.LENTERAJABAR.COM,- Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPRD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Menjalankan fungsi Pengawasan (Controling),Budgeting (Anggaran) dan Legislasi (pembuat Peraturan Daerah/Perda).
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol yang akrab disapa A Ula menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Pasawahan, Kec. Pasawahan, Kab. Purwakarta,Jumat, 10 April 2026 .
Dalam kegiatan tersebut,legislator partai berlambang kepala burung garuda anggota komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi kesejahteraan rakyat (Kesra) mencakup Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri Strategis, Ketenagakerjaan termasuk perlindungan TKI, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
Selain itu, komisi V juga membidangi soal Keagamaan, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Transmigrasi, serta Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar.
Maula Akbar memanfaatkan momentum pertemuan untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi terkait pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat Desa Pasawahan Kabupaten Purwkarta yang terdiri dari kalangan pemuda, tokoh agama, serta unsur pemerintahan dan perangkat kewilayahan tingkat RT dan RW.
Melalui kegiatan pengawasan ini, Maula berharap hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik, sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai harapan masyarakat.
Pada kegiatan pengawasan ini membahas tentang data sosial dan bantuan pemerintah.Saat dialog dengan warga ada beberapa beberapa masukan dan persoalan yang mengemukam antara lain Pendataan berbasis digital belum merata. Sebagian penerima menjadi bergantung pada bantuan pemerintah.
Selain itu juga adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial. Warga yang layak belum terdaftar, sementara yang sudah mampu menerima bantuan . Serta kurangnya sosialisasi pembaruan data kependudukan di kewilayahan.
Wakil rakyat daerah pemilihan Jabar 10 ini menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, baik di tingkat desa maupun daerah.
Lebih lanjut dikatakannya,pengawasan tidak hanya menjadi tugas lembaga legislatif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat agar pelaksanaan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dengan dilakukannya kegiatan pengawasan ini, diharapkan pembangunan di daerah Kabupaten Purwakarta bisa semakin merata, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan kegiatan ini, Maula berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif, dan partisipatif di Jawa Barat.(Red/AdPar)
