Anggota DPRD Jabar Maula Akbar Gelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kertajaya

Caption : Anggota DPRD Provinsi Jabar Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol saat berdialog dengan warga pada kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kertajaya, Kec. Pasawahan, Kab. Purwakarta,Senin, 13 April 2026.

KABUPATEN PURWAKARTA.LENTERAJABAR.COM,- Para Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 120 orang ,dalam upaya memperkuat tupoksinya terhadap jalannya program pembanguan di daerah Jawa Barat lebih masif menyerap informasi dan aspirasi masyarakat dengan  melaksanakan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026.

Salah satunya Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra  Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kertajaya, Kec. Pasawahan, Kab. Purwakarta,Senin, 13 April 2026.

Legislator partai berlambang kepala burung garuda  mengungkapkan kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi legislatif dalam memastikan jalannya pemerintahan di daerah sesuai dengan aturan, visi pembangunan, serta kebutuhan masyarakat setempat,tutur A Ula sapaan akrab Maula Akbar Mulyadi Putra.

Pada kegiatan ini Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat Maula Akbar berdiskusi tentang isu-isu penting tentang permasalahan pertanian dan ekonomi warga.

Harga komoditas pertanian sering naik turun dan cenderung rendah saat panen raya

- Banyak petani menjual hasilpanen ke tengkulak karena keterbatasan akses pasar

- Harga pupuk, bibit, dan pestisida terus meningkat, sementara harga jual hasil panen tidak sebanding.

Kegiatan ini dihadiri oleh generasi muda dan tokoh masyarakat serta  warga setempat yang antusias mengikuti pemaparan materi yang disampaikan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi kesra.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tutur anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat ini.

Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ia menekankan bahwa DPRD tidak hanya memiliki fungsi legislasi dan anggaran, tetapi juga fungsi pengawasan agar pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Jangan sampai ada program yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengawasan langsung seperti ini penting dilakukan agar aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik.

Dengan dilakukannya kegiatan pengawasan ini, diharapkan pembangunan di daerah Purwakarta  bisa semakin merata, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,pungkas alumni Universitas Pajajaran (Unpad) ini.(Red/AdPar)