Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol saat kegiatan Dialog Wakil Rakyat bersama masyarakat di Desa Depok, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta Kamis, 12 Maret 2026.
KABUPATEN PURWAKARTA.LENTERAJABAR.COM,- Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPRD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Menjalankan fungsi Pengawasan (Controling),Budgeting (Anggaran) dan Legislasi (pembuat Peraturan Daerah/Perda).
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol menggelar kegiatan Dialog Wakil Rakyat bersama masyarakat di Desa Depok, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta Kamis, 12 Maret 2026.
Menurut Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra), Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi langsung antara wakil rakyat dan warga untuk menyerap berbagai aspirasi pembangunan di tingkat desa.
Dialog berlangsung interaktif dengan dihadiri unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan warga.
Dalam kesempatan tersebut,Maula Akbarlegislator partai berlambang kepala burung garuda ini menegaskan bahwa dialog dengan masyarakat merupakan bagian penting dari tugas konstitusional anggota DPRD sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.
Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran harus diawali dengan mendengar langsung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga di lapangan,tutur wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 10 meliputi Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang.
Dialog seperti ini penting agar aspirasi masyarakat tidak berhenti di tingkat desa, tetapi dapat kami bawa dan perjuangkan dalam pembahasan kebijakan di tingkat provinsi,ujar alumni Universitas Pajajaran (Unpad) ini.
Melalui dialog wakil rakyat ini, Maula Akbar berharap kehadiran DPRD tidak hanya sebatas formalitas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai jembatan antara warga dan pemerintah, pungkas Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat ini.(Red/AdPar)
