Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol bersama warga saat menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Legoksari,Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta.Jumat, 27 Maret 2026.
KABUPATEN PURWAKARTA.LENTERAJABAR.COM,- Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPRD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Menjalankan fungsi Pengawasan (Controling),Budgeting (Anggaran) dan Legislasi (pembuat Peraturan Daerah/Perda).
Para Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 120 orang ,dalam upaya memperkuat tupoksinya terhadap jalannya program pembanguan di daerah Jawa Barat lebih masif menyerap informasi dan aspirasi masyarakat dengan melaksanakan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026.
Salah satunya Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Legoksari,Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta.Jumat, 27 Maret 2026.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Kesejahteraan Rakyatmerupakan bagian dari tugas dan fungsi legislatif dalam memastikan jalannya pemerintahan di daerah sesuai dengan aturan, visi pembangunan, serta kebutuhan masyarakat setempat,tutur alumni Universitas Pajajaran (Unpad).
Pada kegiatan ini Maula Akbar Legislator partai berlambang kepala burung garuda berdiskusi tentang isu-isu yang tengah marak di lingkungan warga Desa Legoksari, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tutur anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Ditambahkannya, kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
DPRD tidak hanya memiliki fungsi legislasi dan anggaran, tetapi juga fungsi pengawasan agar pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.(Red/AdPar)
