Caption :Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jabar Tobias Ginanjar Sayidina,S.A.P (foto Ist)
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, – Rencana Pemerintah Provinsi(Pemprov) Jawa Barat mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun ke Bank BJB mendapat respon dari DPRD Jawa Barat.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Gerindra, Tobias Ginanjar Sayidina,S.A.P menilai rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun masih tergolong realistis. Terlebih, rencana pinjaman tersebut direncanakan melalui bank milik daerah atau BUMD yaitu BJB.
Lebih lanjut dikatakan legislator partai berlambang kepala burung garuda ini,langkah tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di berbagai wilayah Jabar yang masih membutuhkan peningkatan kualitas jalan maupun konektivitas antarwilayah,turur wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar III Kabupaten Bandung Barat ini.
Menurut anggota komisi yang membidangi keuangan ini,menilai rencana pinjaman daerah perlu dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta manfaat jangka panjang bagi pembangunan. Selama dilakukan dengan perencanaan matang dan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku, pinjaman daerah merupakan instrumen yang sah untuk mendukung percepatan pembangunan,kata kang Obi sapaan akrab Tobias.
Ditambahkan Sekretaris Fraksi gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat ini,selama perhitungannya jelas dan digunakan untuk program yang produktif, pinjaman daerah bisa menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan yang memang dibutuhkan masyarakat,ujarnya.
Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki kebutuhan pembangunan infrastruktur yang cukup besar. Sementara itu, tidak semua kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi hanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Jika infrastruktur seperti jalan provinsi semakin baik dan dalam kondisi mulus, maka aktivitas ekonomi masyarakat juga akan ikut meningkat. Kelancaran mobilitas barang dan jasa dinilai mampu mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata, hingga investasi di berbagai daerah.
Dampak positif tersebut lanjutnya, juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika aktivitas ekonomi tumbuh, penerimaan daerah dari berbagai sektor pun akan ikut meningkat.
“Kalau infrastruktur semakin baik dan konektivitas lancar, aktivitas ekonomi pasti bergerak lebih cepat. Dari situ potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga akan terkerek naik juga,”pungkas anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat ini.(Red/AdPar)
