Caption : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol
Provinsi Jawa Barat salah satu daerah di jadikan tempat untuk Program Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto , dalam rangka mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045 melalui pemerataan pembangunan pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Berdasarkan data sebanyak 16 Sekolah Rakyat (SR) resmi beroperasi di Jawa Barat per Juli 2025 untuk mendidik anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (Desil 1 & 2), dengan total 1.730 siswa dalam 71 rombongan belajar (rombel). Rinciannya mencakup jenjang SD dengan 9 rombel untuk 225 siswa, jenjang SMP dengan 33 rombel untuk 825 siswa, dan jenjang SMA dengan 29 rombel untuk 680 siswa. yang akan mengikuti pendidikan.Sekolah berasrama ini tersebar di 10 kabupaten/kota.Direncanakan akan terus dikembangkan hingga 2028. Inisiatif ini didukung Pemdaprov Jabar dan Kemensos RI.
Terkait hal tersebut Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol yang membidangi Kesejahteraan Rakyat salah satunya pendidikan memberikan apresiasi dan mendukung atas dibangunnya sekolah rakyat tersebut ungkap wakil rakyat dari Dapil Jabar 10 meliputi Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang.
"Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto , dalam rangka mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045 melalui pemerataan pembangunan pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia" kata A Ula sapaan akrab legislator partai berlambang kepala burung garuda ini.
Lebih lanjut dikatakan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jabar sekolah rakyat di Jabar berada di Bogor dua titik, Bekasi, Sukabumi, Bandung Barat dua titik, Kabupaten Bandung, Kota Bandung dua titik, Sumedang, Kota Cirebon dan Kota Cimahi dua titik.
Di Provinsi Jawa Barat, program ini diwujudkan dalam bentuk 16 sekolah rintisan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Implementasi ini secara strategis memanfaatkan aset gedung milik pemerintah, mayoritas merupakan Sentra atau Balai milik Kemensos, seperti Sentra Galih Pakuan di Bogor, Sentra Pangudi Luhur di Bekasi, Sentra Abiyoso di Cimahi, dan Sentra Wiataguna di Bandung.
Selain itu, terdapat pula pemanfaatan aset lain seperti Stadion Jalak Harupat di Kabupaten Bandung dan Balai Latihan Kerja (BLK) di Sumedang. Hanya satu lokasi rintisan yang menggunakan aset Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu yang bertempat di kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di Cimahi.
Penetapan siswa ini dilegalisasi melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk jenjang SMA dan SK Bupati/Walikota untuk jenjang SD dan SMP, guna memastikan landasan hukum yang kuat bagi para peserta didik.
Ditambahkannya kehadiran sekolah rakyat dapat memberikan manfaat maksimal yaitu bagi masyarakat yang ada dalam kondisi miskin ekstrim bisa menyekolahkan anaknya secara tuntas.Menurutnya melalui kehadiran Sekolah Rakyat terutama di Jawa Barat dapat mendukung wajar Dikdas 12 tahun, pungkas Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jabar.(Red/AdPar)
