Caption : Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat, Tati Supriati Irwan,S.Sos menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026. di Desa Pangauban Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.pada jumat 6 Februari 2026 .
KABUPATEN BANDUNG BARATLENTERAJABAR.COM,- Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagai legislatif, Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Provinsi Jawa Barat, Tati Supriati Irwan,S.Sos menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026. Dilaksanakan di Desa Pangauban Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.pada jumat 6 Februari 2026 .
Kegiatan ini dihadiri oleh warga setempat, tokoh masyarakat, serta aparatur desa yang antusias mengikuti pemaparan materi yang disampaikan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Perekonomian ini.
Dalam kesempatan tersebut,Bunda Tati sapaan akrab legislator partai berlambang pohon beringin ini menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, baik di tingkat desa maupun daerah.
Lebih lanjut dikatakan wakil rakyat daerah pemilihan Jabar III Kabupaten Bandung Barat ini,Adapun Prinsip Pengawasan DPRD ;
-Bukan bersifat mencari-cari alasan
-Bersifat konstruktif dan solutif
-Berbasis data dan fakta
-Melibatkan partisipasi masyarakat
-Menghasilkan rekomendasi yang aplikatif
Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tugas lembaga legislatif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat agar pelaksanaan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan program-program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya dan tepat sasaran,” ujar aktivis Himpunan Wanita Karya (HWK) Jawa Barat ini.
Bunda Tati menekankan bahwa DPRD tidak hanya memiliki fungsi legislasi dan anggaran, tetapi juga fungsi pengawasan agar pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Jangan sampai ada program yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengawasan langsung seperti ini penting dilakukan agar aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik.
Dengan dilakukannya kegiatan pengawasan ini, diharapkan pembangunan di daerah bisa semakin merata, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,pungkas wakil rakyat yang ramah dan humble ini.(Red/AdPar)
