 |
| Caption : Anggota Komisi II DPRD Jabar,Dede Kusdinar,SE |
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Pemerintah Provinsi Jabar, sepanjang tahun 2025 telah menetapkan enam program prioritas pembangunan daerah. Salah satu program prioritas itu adalah pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan kapasitas UMKM, petani, nelayan dan budidaya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
Berkaitan dengan hal tersebut ,Komisi II yang membidangi perekonomian meliputi sektor perikanan dan kelautan telah melakukan evaluasi berkenaan dengan program yang sudah direncanakan dan direalisasikan sepanjang tahun 2025,ungkap Anggota Komisi II DPRD Jabar,Dede Kusdinar,SE dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Menurut Kang Dede sapaan akrab legislator dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jabar ini sektor perikanan dan kelautan juga memegang peranan penting dalam menerakkan perekonomian. oleh karena itu dukungan atau fasilitasi dari pemerintah, itu perlu diwujudkan sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penambahan atau perluasan lapangan kerja,tuturnya..
lebih lanjut dikatakan politisi partai berlambang kepala burung garuda ini, untuk dukungan program di sektor perikanan dan kelautan perlu adanya penambahan sarana yang dibutuhkan guna mendukung pembangunan di sektor perikanan dan kelautan diantaranya sarana dan prasarana untuk pengujian mutu produk perikanan,ujar Sekretaris Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat ini .
Keberadaan sarana tersebut, sangat dibutuhkan guna menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Jawa Barat. Fasilitasi sarana tersebut, selain tersedia dari sisi kualitas keberadaan alat tersebut juga harus ditunjang dengan kualitas yang baik sehingga tingkat error sangat minim,
" Jika sarat itu sudah terpenuhi tentunya hasil pengujian akan valid sangat sehingga dapat mendeteksi kandungan logam berat maupun zat berbahaya lainnya sebelum dikonsumsi masyarakat," kata Dede.
Ditambahkannya melalui sarana tersebut mutu produk perikanan dapat terjaga sehingga konsumsi ikan sebagai sumber protein aman dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada peningkatan gizi .
Berdasarkan hasil kunjungan di lapangan, beberapa UPTD di lingkup DKP Jabar untuk alat pengujian mutu butuh pembaruan alat-alat laboratorium.
Sehubungan dengan hal itu pihak legislatif Jabar, ujar Dede siap mengawal alokasi anggaran. Harapannya anggaran untuk sarana pengujian mutu harus diberikan alokasi yang proporsional,pungkas wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar 14 Kabupaten Garut ini.(Red/AdPar).
