Caption : Pimpinan DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M pada kegiatan Pembinaan Kader TPK (Tim Pendamping Keluarga) se-Kecamatan Rancasari
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, -- Ketua Angkatan Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional (PPNK Lemhanas) ke-221 'Maung Papandayan' yang juga merupakan Pimpinan DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M atau akrab disapa Kang Edwin Senjaya menyoroti berbagai faktor sosial di masyarakat yang menjadi tantangan serius bagi geopolitik Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan Pembinaan Kader TPK (Tim Pendamping Keluarga) se-Kecamatan Rancasari, yang berlangsung di Puteri River Inn, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang, Rabu, 14 Januari 2026.
Pada kegiatan yang turut dihadiri oleh Camat Rancasari, Shinta Parmawati, S.STP., M.Si, serta para Lurah se-Kecamatan Rancasari tersebut, Kang Edwin Senjaya, memberikan materi terkait implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menurutnya, faktor-faktor yang menjadi tantangan terhadap kondisi geopolitik Indonesia diantaranya, perubahan iklim yang mempengaruhi ketahanan pangan, perang, korupsi, narkoba, pinjaman online dan judi online, serta fenomena perilaku penyimpangan seksual yakni, Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
Faktor-faktor tersebut menjadi ancaman serius bagi geopolitik di Indonesia, karena turut serta pada kebijakan atau juga dipengaruhi oleh negara lain yang menginginkan adanya ketidakstabilan kondisi di Indonesia.
"Apalagi Indonesia dianggap memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, sehingga ingin coba dimanfaatkan pihak asing," ujarnya.
Disamping faktor ketahanan pangan, perang, korupsi, dan narkoba, Kang Edwin Senjaya menilai fenomena maraknya pinjaman online ilegal dan judi online, juga LGBT, menjadi ancaman geopolitik paling serius di masyarakat saat ini.
Dimana, pada faktor fenomena pinjaman online ilegal dan judi online, penguasaan atas data dan ekonomi digital, bukan hanya dapat menguasai sistem keuangan dari suatu negara, namun juga menjadi kekuatan yang dapat mengendalikan perilaku ekonomi masyarakat.
"Fenomena pinjol (pinjaman online) dan Judol, terutama yang ilegal dan yang operatornya diluar negeri menunjukan bagaimana arus modal, teknologi, dan data lintas batas negara, bisa digunakan sebagai alat kontrol ekonomi dan sosial terhadap bangsa lain. Dalam era geopolitik modern, data adalah senjata baru untuk menimbulkan ancaman terhadap keamanan siber dan kedaulatan bangsa," ucapnya.
Kang Edwin Senjaya mengatakan, bahwa pinjaman online dan judi online memiliki keterikatan yang kuat untuk menjadi ancaman geopolitik di Indonesia. Sebab, dampak dari judi online menyebabkan tingginya pinjaman online dari masyarakat pelaku judi online tersebut.
"Mudahnya mendapatkan uang dari hasil pinjaman online dan rendahnya literasi keuangan masyarakat telah menimbulkan permasalahan ekonomi dan sosial baru bagi Indonesia," tuturnya.
Sedangkan terkait fenomena penyimpangan seksual LGBT menjadi ancaman geopolitik Indonesia, khususnya pada sektor kesehatan masyarakat terhadap tingginya potensi penyakit menular seksual, dan juga gangguan kesehatan mental.
Tidak hanya kesehatan, isu LGBT juga melibatkan perbedaan fundamental dalam nilai budaya dan hukum antar negara yang mempengaruhi hubungan diplomatik kebijakan luar negeri dan kerja sama internasional.
"Dalam geopolitik modern, kekuatan global tidak hanya tentang berebut wilayah dan sumber daya alam, tetapi juga perebutan pengaruh ideologi dan nilai. Bahkan Menteri Pertahanan kita tahun 2016 lalu, Bapak Ryamizard Ryacudu menyebut bahwa LGBT adalah bagian dari proxywar atau perang terselubung yang dilakukan negara asing untuk melemahkan negara kita," ucapnya.
Oleh karena itu, saat ini Pemerintah Kota Bandung bersama-sama dengan panitia khusus 14 DPRD Kota Bandung tengah merumuskan sebuah rancangan peraturan daerah tentang Pencegahan, Pengendalian Perilaku dan Penyimpangan Seksual.
Hal ini pun menjadi pembahasan serius di Lemhanas, karena persoalan LGBT ini merupakan ancaman dari internal maupun juga eksternal, dengan dampak implikasi terhadap sosial, budaya, dan ketahanan keluarga.
Untuk itu, upaya pencegahan fenonema LGBT dapat dimulai dari tatanan keluarga, dimana setiap orang tua perlu melakukan pengawasan, pola pengasuhan dan pembinaan yang baik sejak dini terhadap anak-anaknya, tidak hanya dalam aspek pendidikan formal, tapi juga membentuk karakter dan norma sosial serta norma agama sejak dini.
Selain keluarga, melalui kegiatan keagamaan dan organisasi kemasyarakatan juga memiliki peran strategis dalam upaya edukasi kepada masyarakat sebagai benteng nilai moral dan etika secara berkelanjutan.
Kang Edwin Senjaya menegaskan, dengan menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diharapkan nilai-nilai tersebut menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
Nilai-nilai inilah yang mampu menjaga persatuan dan memperkuat kebersamaan di tengah perbedaan.
"Melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan tersebut, masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Kecamatan Rancasari dan Kota Bandung diharapkan dapat terus bersatu dalam membangun Kota Bandung, membangun bangsa dan negara, menumbuhkan rasa cinta terhadap daerah dan tanah air, serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Kota Bandung maupun bangsa dan negara secara keseluruhan," ujarnya.*
