Caption : Pansus XI DPRD Provinsi Jawa Barat bersama DSDA Jabar saat kunker ke dua bendung strategis di Kabupaten Karawang, yakni Bendung Curug dan Bendung Walahar,Rabu (14/01/2026).
KARAWANG.LENTERAJABAR.COM,-- Panitia Khusus (Pansus) XI DPRD Provinsi Jawa Barat bersama DSDA Jabar,melakukan kunjungan kerja (kunker) ke dua bendung strategis di Kabupaten Karawang, yakni Bendung Curug dan Bendung Walahar,Rabu (14/01/2026).
Kunjungan lapangan ini untuk pengayaan materi sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemanfaatan Sumber Daya Air Permukaan.
Anggota Pansus XI DPRD Provinsi Jawa Barat, H.Raden Tedi ST,MM,mengungkapkan,peninjauan lapangan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung terkait peran dan fungsi infrastruktur pengairan dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, khususnya untuk sektor pertanian.
Menurut Kang Tedi yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar berdasarkan informasi yang Ia terima, Bendung Curug yang dibangun pada tahun 1968 merupakan salah satu infrastruktur pengairan penting di Jawa Barat.
Bendung ini membendung aliran Sungai Citarum dan membaginya menjadi tiga saluran utama yang berfungsi sebagai penopang sistem irigasi di wilayah sekitarnya. Keberadaan Bendung Curug berperan strategis dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan di daerah.
Sementara itu, Bendung Walahar merupakan bendung bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1920. Hingga saat ini, Bendung Walahar masih berfungsi optimal dalam mengairi ratusan hektar lahan persawahan di Kabupaten Karawang, sehingga menjadi salah satu tulang punggung pengairan pertanian di wilayah tersebut.
Kunjungan kerja Pansus XI merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan daerah agar pemanfaatan air permukaan dapat berjalan optimal, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta tetap memerhatikan aspek lingkungan hidup. Pansus XI ingin memastikan pengelolaan air permukaan tidak hanya mendukung produktivitas pertanian dan kebutuhan masyarakat, tetapi juga selaras dengan regulasi dan prinsip konservasi sumber daya alam.
Kang Tedi menyampaikan bahwa air permukaan merupakan aset strategis daerah yang harus dikelola secara bijak dan terintegrasi. Melalui kunjungan lapangan ini, Pansus XI berupaya menghimpun masukan faktual sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan regulasi daerah, sehingga manfaat air permukaan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan Jawa Barat.(Red/AdPar)
