KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, - Pemda Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan dengan insan media. Kolaborasi ini bertujuan membangun kesadaran kolektif masyarakat agar bersama-sama aktif memberantas peredaran rokok ilegal di Jawa Barat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar Adi Komar menuturkan bahwa peredaran rokok tanpa cukai berdampak negatif signifikan terhadap perekonomian dan pembangunan daerah.
Aktivitas ilegal ini berpotensi menggerus penerimaan negara, padahal penerimaan dari cukai hasil tembakau tersebut akan dikembalikan lagi ke daerah melalui skema Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
"Dana bagi hasil inilah yang sejatinya dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat luas," kata Adi Komar dalam acara Harmoni Kolaborasi: Media Gathering dan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal untuk Ekonomi Lebih Baik di Nara Park Bandung, Selasa (16/12/2025).
Menurutnya, pemanfaatan DBHCHT mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, hingga pemberian bantuan kesejahteraan sosial bagi para buruh dan petani tembakau di Jawa Barat.
Peran Strategis Media dan Jurnalis
Adi Komar menyatakan dalam upaya pemberantasan rokok ilegal, media dan jurnalis memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam aspek sosialisasi dan edukasi publik.
Melalui konten dan berita yang informatif, media mampu membangun kesadaran kolektif untuk mendukung gerakan pemberantasan rokok ilegal.
"Kami membutuhkan narasi-narasi yang kuat dari rekan media untuk membangun kesadaran kolektif ini. Tulisan, liputan, dan konten yang rekan-rekan buat adalah senjata paling ampuh untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. " tegasnya.
Ia berharap pesan 'Gempur Rokok Ilegal' tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi sebuah gerakan kesadaran yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. .(red/ris)
