Caption : Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Program efisiensi anggaran nasional yang dicanangkan Kementerian Keuangan dan telah mengakibatkan penurunan signifikan dalam dana transfer ke daerah, termasuk ke Provinsi Jabar.
Dana transfer pusat ke Provinsi Jawa Barat pada 2026 turun Rp2,458 triliun. Pemerintah Pusat menghapus dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik.
Rinciannya, dana bagi hasil pajak pusat yang semula Rp2,2 triliun turun menjadi Rp843 miliar. Lalu, Dana alokasi umum (DAU) dari proyeksi Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun.
Pemerintah Pusat juga menghapus dana alokasi khusus (DAK) fisik yang biasanya diarahkan untuk pembangunan jalan, irigasi hingga membangun ruang kelas dan Puskesmas sebesar Rp276 miliar.
Selain itu juga Kebijakan dari pemerintah pusat pun menyasar DAK non-fisik yang dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp4,8 triliun berkurang menjadi Rp4,7 triliun. Ini pun menjadi tantangan karena jumlah siswa SMA/SMK di Jabar terus meningkat.
Menyikapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara angkat bicara Program efisiensi anggaran nasional Dampak pemotongan ini membuat penerimaan transfer keuangan Jabar dari pusat menurun drastis. Sebelumnya Rp 26 triliun sekarang hanya Rp 19,3 triliun," katanya dalam acara Press Talk di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 9 Oktober 2025.
Lebih lanjut dikatakan politisi partai golkar,kondisi ini tentunya akan berdampak pada kemampuan Pemprov Jabar dalam memenuhi kewajiban, seperti pembayaran gaji ASN dan pembiayaan program prioritas,tutur Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar 1 meliputi Kota Bandung dan Cimahi ini.
Pemerintah pusat, kata Iswara, sedang menyiapkan program stimulan tambahan untuk daerah meski kriteria dan teknis pelaksanaannya belum disampaikan resmi.
"Kami saat ini sedang mempercepat pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas sementara tahun 2026."
"Semoga pembahasan ini selesai sebelum pertengahan November supaya bisa masuk dalam APBD 2026," pungkas Iswara.(Adv)
