Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., MM
KABUPATEN SUMEDANG.LENTERAJABAR.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025 di daerah pemilihannya.
Hal tersebut juga dilakukan Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., MM anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Menggelar Pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bersama perwakilan kepala desa dari Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Subang. di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Senin 6 Oktober 2025.
Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari,yang akrab di sapa tete mengungkapkan Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mengawal jalannya program-program pemerintahan daerah Jawa Barat agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat desa,tutur wakil rakyat dari Daerah pemilihan (dapil) Jabar XI meliputi Kabupaten Subang Kabupaten Sumedang Kabupaten Majalengka.
Kegiatan ini direspon positif perangkat pemerintaha di daerah,pada kesempatan tersebut suasana hangat dan penuh kekeluargaan terjadi saat dialog legislator dengan para peserta, banyak yang disampaikan dan ditanggapi srikandi partai berlambang banteng moncong putih ini.
Ditambahkannya Forum ini menjadi ruang kolaborasi dan tukar informasi mengenai pelaksanaan kebijakan serta tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan program-program pembangunan daerah.
Sebagai wakil rakyat, anggota dewan memiliki tiga fungsi tersebut diatur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi yakni pengawasan(Controling), penganggaran (Budgetting) dan pembentukan perda (legislasi).
Untuk itu Wakil Rakyat ingin mendengar dan menyerap langsung dari para kepala desa mengenai bagaimana pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Mulai dari alokasi anggaran, koordinasi lintas sektor, hingga persoalan teknis yang sering kali menjadi hambatan di lapangan,kata Bendahara DPD PDIP Jawa Barat ini.(Red/AdPar)
