 |
| Caption : Anggota Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra,H. Pradi Supriatna, S. Kom., M.M.S.I (kedua kiri) bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Barat ,Ir.MQ Iswara (baju biru) saat kunker ke kantor P3D Wilayah Kota Cimahi,Selas (5/8/2o025) |
Berkaitan dengan hal tersebut Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat dipimpin Wakil Ketua DPRD Jawa Barat ,Ir.MQ Iswara dan Acep Jamaludin, S.Hum. melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja (kunker) Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat ke Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kota Cimahi , Selasa (5/8/2025).
Anggota Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra,H. Pradi Supriatna, S. Kom., M.M.S.I mengatakan kemarin pihaknya Kunker ke P3D Cimahi dalam rangka pembahasan Rancangan KUA Dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ,terangnya kepada lenterajabar.com di ruang kerjanya,Rabu 6 Agustus 2025.
Lebih lanjut dikatakan politisi senior partai berlambang garuda ini,pihaknya (Bangggar-red) mendorong agar pendapatan Provinsi Jawa Barat dapat meningkat. Baik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Nasional Daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lainnya yanng sah.
Selain itu juga Kunjungan kerja ke P3D Wilayah Kota Cimahi tentang optimalisasi kreatif Pendapatan Asli Daerah. Melalui pemanfaatan pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan sumber pendapatan lainnya. Dengan berbagai dinas bergerak sinergis, diberdayakan inovasi dan kebijakan terobosan. Semua ditujukan agar PAD Jabar semakin kuat, akuntabel, dan berkeadilan
Pendapatan Provinsi Jawa Barat dari PAD mengalami kenaikan sebesar Rp34 miliar, yang tadinya Rp19,3 triliun, kini menjadi Rp19,34 triliun. Adapun pendapatan dari transfer yang semula Rp11,1 triliun menjadi Rp11,14 triliun. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, pendapatan Provinsi Jawa Barat meningkat sekitar 3,56 persen atau setara dengan Rp. 1 triliun lebih.
Menurut Bang Haji sapaan akrab Pradi Supriatna,pendapatan tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Badan Anggaran (Banggar). Diharapkan semua dinas penghasil di bawah koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat lebih maksimal untuk meningkatkan pendapatan.
DitambahkannyaiIni masih jauh dari harapan rekan-rekan Badan Anggaran. Kami masih berharap ada kenaikan pendapatan. Oleh karena itu, semua dinas penghasil di bawah koordinasi TAPD dapat lebih kreatif dalam upaya menaikan pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah,tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar VIII meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi ini.
Banggar berharap agar pendapatan bisa melalui dari sektor pajak kendaraan bermotor seperti, balik nama, bahan bakar, kemudian dari pajak air permukaan, pajak rokok, dan juga dari pajak mineral yang bukan logam.
Kami berharap dari sektor pajak ini masih bisa digali untuk pendapatan daerah. Masih ada waktu untuk meningkatkan pendapatan dari berbagai sektor,ungkap anggota komisi 1 yang membidangi pemerintahan ini.
Selaih hal tersebut sektor-sektor yang sudah dikembangkan dapat berpotensi untuk kenaikan pendapatan daerah. Salah satunya berkoordinasi dengan DPR RI untuk kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). mengingat, banyaknya jumlah penduduk di Jawa Barat.
DPRD Jabar juga tidak lepas untuk terus melobi ke Jakarta, DPR RI. Jika pendapatan, DAK, dan DAU naik, maka pembagian hasil untuk Jawa Barat juga akan naik.(Red/AdPar)
