Caption : Anggota Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Jawa Barat H. Raden Tedi,S.T.,M.M (baju hitam) foto bersama seusai kegiatan.(foto istimewa)
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Jawa Barat tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Dalam upaya memperkaya substansi regulasi tersebut, Pansus V menggelar forum dialog di Kantor Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Purwakarta, baru-baru ini, yang dihadiri oleh hampir 100 perusahaan tambang, pegiat lingkungan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Forum dialog ini dinilai sebagai wujud komitmen DPRD Jawa Barat untuk menyusun kebijakan berbasis partisipasi publik, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Anggota Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Raden Tedi,S.T.,M.M mengungkapkan pihaknya ingin mendapatkan informasi dan masukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelaku usaha hingga pegiat lingkungan, Pansus V berharap Ranperda ini nantinya akan menjadi regulasi yang berkualitas, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
Lebih lanjut dikatakan Kang Tedi sapaan akrab legislator dari Partai Amanat Nasional ini,"Kami (Pansus V-red) ingin memastikan bahwa Ranperda yang sedang dibahas benar-benar mencerminkan kepentingan bersama, sekaligus menjawab tantangan di sektor pertambangan,” tutur Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar yang membidangi pembangunan ini.
Ditambahkannya kehadiaran Ranperda ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi seluruh pelaku usaha pertambangan agar menjalankan aktivitasnya secara legal dan bertanggung jawab terhadap kelestarian alam..(Red/AdPar)
