Caption : Sekjen DPD Partai Demokrat Herman Khaeron dan Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto saat memberikan keteranagn kepada media seusai pembukaan Rakerda Demokrat Jabar di Hotel Preanger, Kota Bandung, Senin (7/7/2025).
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Preanger, Kota Bandung, Senin (7/7/2025). Selain menjadi forum evaluasi internal, Rakerda juga menjadi momen strategis untuk membahas dampak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal Pemilu nasional dan daerah.
Partai Demokrat Jawa Barat turut menyoroti polemik keputusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa partainya akan mengkaji secara serius keputusan MK yang menyatakan pemilu legislatif dan eksekutif tingkat nasional dipisah dari pemilu daerah.
"Keputusan MK ini bersifat final dan mengikat. Namun kita juga harus melihat implikasinya, termasuk potensi kekosongan atau perpanjangan jabatan di tingkat DPRD selama dua tahun. Ini perlu dirumuskan langkah antisipasinya, termasuk apa yang harus dikerjakan," ujar Herman.
Ia menambahkan, skema pelaksanaan pemilu ke depan harus dipetakan seluruh struktur partai, terutama apabila muncul revisi regulasi yang mengubah format penyelenggaraan pemilu.
"Seperti apa konteksnya, DPD nanti merumuskan ke depannya. Belum lagi nanti kalau ada revisi, terbuka atau tertutup. Sehingga raker ini akan merumuskan segala sesuatu yang akan dihadapi dan harus dikerjakan," ucap Herman.
Menurutnya, kunci keberhasilan partai dalam menghadapi dinamika politik adalah membangun kesinambungan antara seluruh tingkat pengurus partai agar fokus terhadap kerja-kerja nyata untuk masyarakat.
"Terpenting adalah terbangun kolaborasi antara DPP, DPD, DPC dan lainnya. Semua harus berkesinambungan dengan visi meraih masyarakat, dengan terus berkomitmen agar selalu ada manfaatnya bagi masyarakat," lanjutnya.
Sementara Ketua Partai Demokrat Jabar, Anton Sukartono Suratto, menegaskan, Rakerda dirancang sebagai forum evaluasi dan konsolidasi menjelang agenda-agenda penting partai, termasuk peringatan HUT Partai Demokrat dan Kemerdekaan RI.
"Kami ingin semua kegiatan bisa saling bersinergi dan tidak tumpang tindih. Mana yang bisa dikolaborasikan, dan mana yang perlu dijalankan terpisah akan dibahas matang di forum ini,” kata Anton.
Ia menyebut kehadiran hampir seluruh pengurus DPD dalam forum tersebut mencerminkan soliditas internal yang siap menghadapi tantangan ke depan.
"Pada Rakerda ini, seluruh DPD hadir, kecuali dua orang yang izin. Hal ini menunjukkan soliditas kader dan keseriusan dalam menyusun langkah ke depan," ujarnya.
Anton menekankan, partainya terus melakukan evaluasi terhadap program kerja agar pelaksanaannya selaras dengan kebutuhan publik.
"Lewat Rakerda ini kita lakukan introspeksi, mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan, dan memastikan ke depan program-program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Anton.(rie/red)
