Notification

×

Iklan

Iklan

Anggota DPRD Jabar Ingatkan Soal Serapan Anggaran Usai Pemprov Disentil Mendagri

Selasa, 08 Juli 2025 | 09:43 WIB Last Updated 2025-07-22T22:57:36Z

 Caption : Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jabar yang membidangi pemerintahan  H. Tedy Rusmawan, A.T., MM .(foto Istimewa)


KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM
,-  Provinsi Jawa Barat yang selama ini selalu duduk diperingkat pertama, tapi kini merosot sejak di nahkodai oleh Dedi Mulyadi (KDM-red).


Atas hal ini, kinerja KDM pun mendapat sorotan selama jadi sebagai Gubernur Jawa Barat.


Provinsi Jawa Barat selalu meraih peringkat pertama realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Namun khusus pada tahun 2025, realisasi APBD Provinsi Jawa Barat tidak maksimal dan mengalami kemerosotan.


“Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi (KDM) kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan (Sri Sultan Hamengkubuwono X). Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (7/7/2025) lalu.


Menyikapi hal tersebut Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jabar yang membidangi pemerintahan  H. Tedy Rusmawan, A.T., MM turut merespon terkait realisasi pendapatan dan belanja Pemprov Jabar. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi peringatan dini.


Kang Tedy sapaan akrab pria berkacamata ini menguraikan, soal serapan anggaran itu bisa dilihat dari beberapa sisi. “Satu sisi bisa dinilai wajar, karena fluktuasi fiskal. Bisa naik turun,” tutur Sekretaris Fraksi DPRD Provinsi Jabar  


Lebih lanjut dikatakannya namun, sisi lainnya bisa dinilai dengan situasi serius. “Ini bisa menjadi peringatan dini bagi Pemerintah Daerah.Perlu menjaga kestabilan pendapatan dan belanja,jelas Wakil rakyat Daerah Pemilihan I Jabar meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.


Kang tedy menambahkan, kondisi itu bisa menjadi peringatan agar Pemerintah Daerah harus hati-hati. “Kami akan mengawasi lebih terkait serapan anggaran, itu dalam kapasitas kami menjalankan fungsi pengawasan,tegas legislator partai berlambang dua buah bulan sabit yang mengapit satu tangkai padi tegak lurus ini. 


Serapan anggaran Pemprov Jabar itu mencuat karena mendapat sentilan dari Mendagri Tito Karnavian. Realisasi pendapatan dan belanja Jabar kalah peringkat dengan NTB dan DIY. Padahal biasanya teratas.


Sementara itu, Sekda Jabar mengungkapkan bahwa kondisi itu masih bagus. Karena ada di atas nasional. Realisasi belanja Jabar ada di angka 38,79 persen.


“Berarti itu bagus dong. Berada di atas rata-rata nasional. Nasional hanya 31,81 persen,” katanya.


Herman mengakui memang secara peringkat dibanding Provinsi lain Jabar kalah. “Hanya saja memang secara peringkat bulan ini DIY dan NTB lebih baik. Tapi kan gak terlalu jauh. Kita ketiga nasional,” cetusnya.


Menurutnya, narasi pendapat anjlok juga tidak benar. Realisasi pendapatan Jabar saat ini juga di atas Nasional, yakni 44,72 persen, sedangkan nasional ada di angka 43,62 persen.Hanya saja peringkat memang di 12 dari 38 provinsi,jelasnya..


Di sisi lain, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal Jabar tidak sebanding dengan DIY maupun NTB. Kapasitas APBD Jabar di 2025 ini tembus Rp 31 triliun.


Sementara data Kemenkeu mencatat, postur pendapatan daerah NTB ada di angka Rp 6,3 triliun. Sedangkan DIY postur pendapatannya Rp 5,025 triliun.(Red/AdPar)


×
Berita Terbaru Update