Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Drs. Mamat Rachmat, M.Si., saat sosper No. 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Gedung Serba Guna RW 07, Kelurahan Cijaura, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Sabtu (24/5/2025).
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Drs. Mamat Rachmat, M.Si., menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) No. 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Gedung Serba Guna RW 07, Kelurahan Cijaura, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Sabtu (24/5/2025).
Dalam forum tersebut, Mamat menegaskan bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar yang wajib dijamin oleh negara. Namun, realita di lapangan masih menunjukkan banyak ketimpangan dalam akses dan kualitas.
“Perda ini menjadi dasar hukum penting agar pemerintah hadir secara nyata dalam memajukan pendidikan. Tapi implementasinya harus terus kita kawal,” ujarnya di hadapan warga.
Ia menyoroti isu keterbatasan daya tampung SMA/SMK negeri yang masih jauh dari ideal di berbagai kota/kabupaten. Akibatnya, banyak siswa harus melanjutkan ke sekolah swasta yang biayanya cukup membebani masyarakat.
“Kalau tidak bisa bangun sekolah negeri karena lahan atau anggaran, maka solusinya adalah menjadikan sekolah swasta setara. Harus ada dukungan anggaran agar mereka bisa menyelenggarakan pendidikan tanpa pungutan,” kata Mamat.
Menurutnya, kehadiran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif. Untuk itu, ia mendorong warga agar aktif menyampaikan aspirasi terkait persoalan pendidikan di lingkungan masing-masing.
“Saya hadir di sini bukan hanya menyampaikan isi Perda, tapi juga menyerap keluhan dan kebutuhan warga. Saya punya akses untuk menyuarakan ini langsung ke provinsi,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai masukan, mulai dari minimnya ruang kelas, sistem zonasi yang membingungkan, hingga kebutuhan akan sekolah negeri baru di wilayah padat penduduk.
Menanggapi itu, Mamat menyampaikan bahwa Pemprov Jabar sedang memprioritaskan penambahan ruang kelas, jalur masuk yang lebih adil, serta dukungan anggaran untuk sekolah swasta agar bisa lebih terjangkau.
“Ini proses bertahap, tapi sudah masuk ke skala prioritas. Saya akan terus dorong agar tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena hambatan biaya atau akses,” katanya.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen Fraksi NasDem di DPRD Jawa Barat untuk memastikan kebijakan pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberi solusi konkret terhadap persoalan yang ada. (VC/**)
