 |
| Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Drs.Mamat Rachmat, M.SI saat kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan bertempat di di Kelurahan Leuwigajah, Kota Cimahi. Sabtu (10/5/2025).(foto istimewa) |
KOTA CIMAHI.LENTERAJABAR.COM,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam upaya menyebarluaskan produk hukum yang dimiliki Provinsi Jawa Barat,kini mulai turun ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan secara langsung Peraturan Daerah (Perda) yang telah dibuatnya kepada masyarakat di daerah pemilihan (Dapil).
Salah satunya Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) Drs.Mamat Rachmat, M.SI melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat.Nomor No. 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bertempat di di Kelurahan Leuwigajah, Kota Cimahi. Sabtu (10/5/2025)
Dalam pemaparannya, Kang Rachmat menjelaskan bahwa Perda tersebut menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat dan merupakan turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat demi memastikan kualitas pendidikan merata dan berkeadilan.
Lebih lanjut dikatakan politisi Partai Nasdem,Perda ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk standar pendidikan, penjaminan mutu, perlindungan tenaga pendidik, serta peran masyarakat dalam dunia pendidikan.
 |
| Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Drs.Mamat Rachmat, M.SI foto bersama konstituen seusai kegiatan sosialisasi perda |
Menurut Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Jawa Barat ini,Pendidikan itu urusan bersama. Kami di Komisi V tidak hanya menyebarkan regulasi, tapi juga menjembatani kebutuhan masyarakat agar bisa diwujudkan dalam kebijakan nyata,Kata Kang Rachmat.
Saat sesi tanya jawab, warga menyampaikan beragam persoalan, mulai dari keterbatasan zonasi sekolah, kebutuhan pembangunan unit sekolah baru, hingga penguatan pendidikan karakter. Tak sedikit juga yang menanyakan sikap terhadap larangan study tour.
Menanggapi hal itu, Kang Rachmat menyatakan siap mengawal setiap masukan yang disampaikan warga. “Pembangunan sekolah baru memang perlu kajian teknis—lahan, kapasitas, akses transportasi. Tapi kalau memang dibutuhkan, kita dorong melalui mekanisme yang ada,”pungkas Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat ini. (Red/AdPar)
