Caption : Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat saat menerima audiensi Panitia Perintis SMA Negeri Ciater di ruang Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Senin, (11/9/2023).
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, -- Komisi V DPRD Jawa Barat memberikan beberapa rekomendasi terkait pembangunan SMAN Ciater yang diminta Panitia Perintis SMA Negeri Ciater. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Panitia Perintis SMA Negeri Ciater .Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Wahyu Mijaya beserta jajarannya.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menuturkan, rekomendasi Komisi V DPRD Jawa Barat atas pembangunan SMAN Ciater diantaranya; pertama untuk jangka pendek yakni perbaikan sistem zonasi dengan memperhatikan kondisi lokal, kearifan lokal, dan memperhitungkan blank zonasi.
“Kalau yang blank zonasi ini lebih dari satu kecamatan. Maka jatah dari zonasinya dialokasikan bukan dihitung dari satu titik, tapi dari beberapa titik kecamatan yang ada. Misalkan ada 200 calon siswa dibagi ke beberapa kecamatan, dan ini harus disepakati oleh para stakeholder disana. Perubahan sistem zonasi ini untuk menyelesaikan sebagian kecil permasalahan yang ada,” tutur Abdul Hadi Wijaya, Bandung, Senin (11/9/2023).
Kedua, Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jabar mengupayakan pembanguna SMAN Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Mengingat pembangunan SMAN Ciater menjadi aspirasi masyarakat Kecamatan Ciater yang sudah lama disampaikan, dan sangat ditunggu.
Ketiga, rekomendasi jangka panjang dengan menambah anggaran untuk sektor pendidikan khususnya untuk anggaran pembangunan unit sekolah baru (USB), termasuk percepatan pembangunannya.
“Penambahan anggaran pendidikan tidaklah mudah, kita harus sama-sama duduk. Seluruh pihak terkait harus duduk bersama membahas hal ini. Bicara anggaran pendidikan tak hanya soal anggaran membangun sekolah, tapi masih banyak hal lainnya, tapi ini adalah demi masa depan anak-anak,” kata Abdul Hadi Wijaya.
Keempat, Komisi V DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mengkaji kembali alokasi anggaran termasuk target serta daftar wilayah yang masuk prioritas pembangunan unit sekolah baru.
“Kami meminta Pemprov Jabar melakukan proses hitung ulang alokasi anggaran, jumlah unit sekolah baru yang akan dibangun, target pembangunan karena membangun unit sekolah baru membutuhkan anggaran yang luar biasa banyak,” ucapnya.
Sedangkan anggaran pendidikan tidak hanya untuk membangun unit sekolah baru, tetapi ada gaji guru, beasiswa pendidikan, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dan lain sebagainya.
“Dihitung ulang berapa anggarannya, target penyelesaian dalam berapa tahun, jumlah unit sekolah baru yang ditargetkan dibangun dalam setahun berapa,” tegas Abdul Hadi Wijaya.(Adv)
