Caption : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar, Dedi Supandi foto bersama dengan pimpinan OPD usai Upacara Peringatan Hari Otda ke XXVII Otda di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (29/4).
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Pemprov Jabar ingin menyukseskan pemekaran daerah otonomi baru di momen Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXVII. Mengingat, dengan penduduk 50 juta jiwa, Provinsi Jawa Barat baru memiliki 27 daerah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar, Dedi Supandi mengungkapkan, sejauh ini Pemprov Jabar telah mengusulkan delapan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). Terbaru, ada satu daerah yang disiapkan menjadi CDPOB yakni Kabupaten Subang Utara.
"Ini jadi momen untuk menyukseskan rencana pemekaran daerah otonomi baru. Ada delapan pemekaran daerah otonomi baru dan rencananya di tahun 2023 ini akan mengusulkan satu daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Subang Utara," ungkap Dedi usai Upacara Peringatan Hari Otda ke XXVII Otda di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (29/4/2023).
Ia menjelaskan, pihaknya sudah menyerahkan seluruh berkas delapan CDPOB ke Pemerintah Pusat. Namun, Pemerintah Pusat belum mencabut kebijakan moratorium.
"Kami sudah mengesahkan, diajukan ke pemerintah pusat sambil menunggu moratorium ini dicabut. Jadi persiapan di level Pemprov sudah dilakukan baik penataan batas, penataan jumlah wilayah-wilayah daerah otonomi barunya," jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi memaparkan, pemekaran daerah ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Sehingga, pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih maksimal dan optimal.
"Adanya pemekaran daerah baru, masyarakat penanganannya semakin terlayani, termasuk hari ini usulan atau pun dana alokasi yang hadir dari pemerintah pusat yang basic-nya adalah daerah otonomi. Jadi itu bagian dari upaya untuk kita melakukan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat," paparnya.
Selain itu, imbuh Dedi, pemekaran daerah juga bertujuan untuk memandirikan kabupaten/kota di Jabar. Sehingga, penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) maupun penanganan lainnya bisa melibatkan daerah.
"Ada arahan di hari otonomi daerah ini untuk mendukung kemandirian daerah maka penggunaan TKDN produk dalam negeri, penanganan stunting termasuk juga kegiatan yang menggunakan industri-industri produk lokal itu sangat digalakan," imbunya.
"Artinya daerah otonomi yang kita bentuk ini justru membuat daerah semakin mandiri dan akan melayani masyarakat Jawa Barat yang kurang lebih 50 juta jiwa itu semakin terlayani," kata Dedi menambahkan.
Dedi memastikan, Pemprov Jabar akan melakukan pendampingan dan bantuan untuk kegiatan pendanaan. Terutama, untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk mempersiapkan tempat-tempat pusat pemerintahan bagian otonomi daerah baru.
"Di Jawa Barat ini dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain tidak ada satu pun daerah pemekaran otonomi baru yang baru dibentuk baik itu Pangandaran, Cimahi yang PAD-nya dibawah 20 persen berbeda dengan provinsi-provinsi lain yang membentuk daerah otonomi," ungkapnya.
Sementara dengan adanya 16 kepala daerah yang masa jabatannya akan habis di tahun ini, Dedi berharap, semangat pembentukan otonomi daerah baru akan terus terjaga.
"Dengan semangat otonomi daerah baru dan akan habisnya beberapa kepala daerah di tahun 2023, kondusivitas harus terus dijaga. Semangat otonomi sehingga akan terus meningkatkan PAD dan memilih calon-calon pemimpin baru yang nanti akan melakukan perhelatan di dalam pelaksanaan Pilkada serentak," pungkasnya.(Rie/Red)
