Caption : Pimpinan & Anggota Pansus I LKPJ DPRD Provinsi Jawa Barat foto bersama kepala Dinas Sosial Pemprov Jabar Dodo Sukendar dan jajaran
KOTA CIMAHI.LENTERAJABAR.COM,- Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat mengkritisi masalah pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kerap bermasalah dalam pembahasan LJPK Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2022.
Hal tersebut disampaikan oleh Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat saat rapat koordinasi dengan Dinas Sosial, Kamis (27/4/2023)
Ketua Pansus I DPRD Jabar, Jajang Rohana, mengatakan DTKS kerap menjadi masalah ketika ada bantuan dari pemerintah. Masalah tersebut biasanya berkaitan dengan adanya orang miskin tidak masuk data, sehingga tidak mendapat bantuan.
Di samping itu, masih terdapat juga orang yang sudah mampu namun masih tercatat dalam DTKS sehingga terus mendapat bantuan dari pemerintah.
“Data DTKS ini harus diperbaiki. Kalau datanya salah, maka akan berpengaruh terhadap banyak hal, baik itu proses penyaluran bantuan, termasuk perencanaan program OPD,” tutur Jajang.
Seharusnya, Dinas Sosial berani untuk memperbaiki data DTKS yang banyak bermasalah tersebut, supaya kedepan ada perbaikan dan penyelesaian masalah di lapangan, terutama kemiskinan.
“Jangan takut mengubah data. Mungkin angka kemiskinan nantinya akan bertambah jika data DTKS diubah, tapi itu justru akan membuat program dan rencana penyelesaian disesuaikan dengan data yang ada,” paparnya.
Pada prinsipnya, pihaknya menginginkan ada perbaikan yang menuju arah lebih baik di Jawa Barat. Terlebih masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang penting untuk proses pembangunan kedepan.
“Dinsos memang targetnya tercapai, karena targetnya segitu berdasarkan data yang itu. Makanya harus diubah, supaya kedepan program yang dibuat benar-benar bisa menyelesaikan masalah,” tegas politis partai keadilan sejahtera ini.(Rie/Red)
