Notification

×

Iklan

Iklan

Komisi IV DPRD Kunker Stukom Terkait Satpras Perhubungan ke Dishub Provinsi Bali

Jumat, 10 Februari 2023 | 21:07 WIB Last Updated 2023-02-11T23:25:29Z

Caption : Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, H. M.Achdar Sudrajat,S.Sos.(angkat tangan ) tengah di barisn belakang

BALI.LENTERAJABAR.COM
,-- Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi pembanguan dan infrastruktur melaksanakan kunjungan kerja (kunker) Study Komparatif (Stukom) ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali.

Kunker ini di pimpin Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Tetep Abdul Latip diterima pejabat Dinas Perhubungan Provinsi Bali bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali, Provinsi Bali (Kamis, 9/2/2023).

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, H. M.Achdar Sudrajat,S.Sos. mengungkapkan Stukom ini dalam rangka mencari data dan informasi terkait sarana dan prasarana (Satpras) Perhubungan di Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Lebih lanjut dikatakan AHD sapaan akrab H.M, Achdar Sudrajat.S.Sos Anggota legislatif (Aleg) partai berlambang bintang mercy ini,program yang baik di Dishub Provinsi Bali akan di jadikan contoh untuk diterapkan di Jabar.

Ditambahkan wakil rakyat derah pemilihan (dapil) Jabar 9 Kabupaten Bekasi ini,menggingat dalam dua tahun terakhir ini anggaran Infrastruktur terpangkas cukup besar karena dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19, akibatnya saat ini infrastruktur di Jawa Barat membutuhkan penanganan yang serius.

Masa pandemi lalu anggaran mitra kerja komisi IV banyak mengalami recofusing sehingga program kerja mengalami kendala,saat ini kondisi infrastruktur baik jalan, irigasi dan jembatan maupun sarana dan prasarana perhubungan, banyak yang membutuhkan perbaikan.

Dengan kondisi jalan seperti itu kata Achdar, diperlukan upaya perbaikan. Apalagi lanjutnya, dalam RAPBD Provinsi Jabar Tahun 2023, pemulihan ekonomi menjadi program prioritas.

“Karena itu anggaran infrastruktur harus jadi skala prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (RAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 yang saat ini tengah dibahas oleh DPRD Jabar”, tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat ini.(Rie/AdPar)


×
Berita Terbaru Update