Ket Foto : Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., mengikuti Musrenbang Kecamatan Regol 2023-RKPD 2024, di Hotel Savoy Homann, Bandung, Selasa (7/2/2023).Robby/Humpro DPRD
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., mengikuti Musrenbang Kecamatan Regol 2023-RKPD 2024, di Hotel Savoy Homann, Bandung, Selasa (7/2/2023).
Dalam paparannya di depan hadirin, Edwin mengungkap bahwa Kota Bandung sudah menunjukkan situasi memulih dari pandemi. Seperti diketahui, kata dia, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung sempat anjlok pada pandemi, sampai 7 persen ke minus 2 persen. Dipastikan kondisi itu memengaruhi program pembangunan di Kota Bandung.
Sedikit demi sedikit, Kota Bandung memperlihatkan kemajuan hingga hampir menyentuh laju pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen, dan ketersediaan APBD kembali menginjak nilai Rp7 triliun. Bagi Edwin, ini saat tepat untuk pemulhan ekonomi.
“Saya sering menyampaikan kepada Pak Wali, tahun ini masa kepemimpinan Pak Wali berakhir. Saya berharap ada legacy terbaik sehingga program-program janji wali kota terwujud,” ujarnya.
Yang ingin ia garis bawahi dalam masalah Kota Bandung, termasuk di Kecamatan Regol yakni masalah stunting.
“Sedih rasanya di Kota Bandung masih ada masalah stunting. Kalau di negara miskin seperti Uganda, Somalia, tanpa sumber daya maksimal, itu mungkin bisa diwajarkan. Bandung yang sangat subur tidak boleh seperti ini. Saya berharap kita semua tergerak memiliki kepedulian. Karena mereka yang menjadi angka stunting itu adalah tetangga kita, membutuhkan uluran tangan kita. Saya berharap tidak terlalu terkendala oleh birokrasi,” katanya.
Terkait penyakit menular seperti HIV, ia telah menerima banyak desakan dari berbagai pihak untuk segera membentuk Raperda Pelarangan LGBT di Kota Bandung. Ia melihat pergerakan LGBT ini semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu, ia berharap warga Regol mendukung terciptanya regulasi yang membatasi pertumbuhan pengaruh LGBT di Kota Bandung.
“Saya lihat banyak yang kebakaran jenggot, banyak yang menolak dengan alasan masalah HAM. Saya dan pimpinan lain telah bersepakat raperda LGBT ini lanjut ke Bapemperda.
Di luar sana, banyak pihak yang menentang. Maka, ini bagian dari jihad kita. Memberikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita bukan memusuhi. Kita memberikan edukasi,” tuturnya.
Persoalan lainnya, Edwin berharap Kecamatan Regol bisa menyelesaikan serangkaian masalah seperti infrastruktur, sampah, dan masalah lainnya yang beberapa di antaranya terlihat di pusat kota sebagai wilayah Kecamatan Regol.
“Kalau dulu musrenbang diliputi ketidakpastian. Kalau sekarang kita sudah punya sistem. Ada pagu indikatif. Seharusnya ini lebih memudahkan dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Regol. Saya paham dari paparan Bu Camat terkait banyak masalah. Saya kira kita bisa menyelesaikan itu,” tuturnya.
Edwin berharap mulai 2023 setiap usulan dari Kecamatan Regol bisa terealisasi. Apabila nanti ada 112 usulan, semuanya diupayakan bisa terealisasi.
“Jangan sampai gagal karena proses administratif atau akibat rencana yang kurang baik.
Ini takkan terwujud tanpa bantuan banyak pihak. Saya berharap usulan musrenbang Regol bisa terealisasi dan mudah-mudahan musrenbang berjalan dengan baik,” ujar Edwin.
Camat Regol Sri Kurniasih dalam paparannya menuturkan, Kecamatan Regol memilih 7 kelurahan dengan 60 RW. Terdapat 80.172 penduduk yang mengisi kecamatan seluas wilayah 430 kilometer persegi itu.
Dengan wilayah dominan pusat Kota Bandung, Kecamatan Regol diliputi sejumlah masalah mulai dari masalah PKL, infrastruktur, sampah, stunting, hingga ODF.
Timbul masalah PKL yang berjualan di zona terlarang di kawasan Alun-Alun Bandung, Dalem Kaum, Kapatihan, sampai Tegallega. Ada 42 kasus stunting yang ditemukan di 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Regol, serta masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menyentuh 5.350 jiwa.
Kecamatan Regol telah melakukan pembersihan untuk menyelesaikan persoalan sampah, penertiban PKL, hingga skrining stunting. Pada 16 Februari 2023 akan dibuka revitalisasi food court Pasar Ancol yang diisi UMKM Kecamatan Regol untuk mendukung peningkatan ekonomi warga.
Terdapat masalah trotoar, jalan, dan saluran perbaikan di Kecamatan Regol yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat seperti kawasan BKR, Moh. Toha, Ramdan, serta Pungkur.*
